WASHINGTON, (ERAKINI) - Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa perang di kawasan Teluk dapat dihentikan, namun hanya jika Iran menyetujui kesepakatan yang tengah diajukan. Pernyataan ini sekaligus dikaitkan dengan rencana pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz yang selama ini menjadi pusat konflik.
Dalam pernyataannya, Trump menyampaikan optimisme bersyarat terkait berakhirnya konflik. Ia mengatakan, “Dengan asumsi Iran setuju untuk memberikan apa yang telah disepakati, yang mungkin merupakan asumsi besar, 'Epic Fury' yang sudah melegenda akan berakhir, dan blokade yang sangat efektif akan memungkinkan Selat Hormuz dibuka untuk semua, termasuk Iran.”
Namun, di balik pernyataan tersebut, terselip ancaman eskalasi militer yang lebih besar. Trump menegaskan, “Jika mereka tidak setuju, pemboman akan dimulai, dan sayangnya, akan terjadi pada tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.”
Di sisi lain, respons Iran menunjukkan sikap tegas sekaligus terukur. Garda Revolusi Iran menekankan bahwa keamanan pelayaran di Selat Hormuz hanya dapat terjamin apabila tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat benar-benar dihentikan. Mereka juga mengisyaratkan penerapan mekanisme baru dalam pengaturan lalu lintas laut, sembari mengapresiasi kapal-kapal yang mematuhi regulasi Iran.
Sinyal diplomasi pun mulai terlihat. Sumber dari Pakistan yang terlibat sebagai mediator menyebut bahwa pembahasan antara kedua pihak hampir mencapai titik temu. Ia bahkan menyatakan optimisme tinggi dengan mengatakan, “Kita akan segera menyelesaikan ini. Kita sudah hampir sampai.”
Laporan dari Axios mengungkap bahwa kesepakatan awal yang sedang dirumuskan berbentuk nota kesepahaman singkat berisi 14 poin. Di dalamnya mencakup penghentian konflik, pembatasan aktivitas nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi oleh AS, hingga normalisasi kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Negosiasi ini melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang berkomunikasi dengan pihak Iran melalui jalur langsung maupun perantara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen pada solusi damai yang adil. Ia menyampaikan harapan akan tercapainya “kesepakatan yang adil dan komprehensif”, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama regional guna mencegah konflik semakin meluas.
Sikap Iran ini juga tercermin dalam pendekatannya terhadap krisis Selat Hormuz. Sejak pecahnya konflik pada akhir Februari, Teheran mengambil langkah strategis dengan membatasi akses pelayaran sebagai bentuk tekanan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya. Langkah tersebut memperlihatkan posisi kuat Iran dalam mengendalikan salah satu jalur energi paling vital di dunia.
Upaya militer Amerika melalui misi “Proyek Kebebasan” yang bertujuan membuka kembali jalur tersebut justru tidak membuahkan hasil signifikan. Sebaliknya, situasi memicu respons balasan dari Iran, termasuk serangan terhadap target-target strategis di kawasan.
