Sesi bertajuk ‘Fight against Hunger and Poverty’ ini menjadi platform penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas strategi kolektif dalam mengatasi dua isu mendesak tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang menjadikan kemiskinan dan kelaparan sebagai fokus utama KTT G20 tahun ini. “Kami mempunyai populasi terbesar ke-4, sehingga kelaparan dan kemiskinan bagi kami adalah isu nyata sehari-hari,” ujar Prabowo dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (19/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Bahkan, pemerintahannya juga mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan.
“Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Program makanan gratis untuk anak-anak juga menjadi bagian dari strategi kami untuk memastikan generasi muda mendapatkan manfaat pendidikan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan rencana konkret untuk mencapai ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Ia optimis, pemerintahannya dapat mengatasi masalah kelaparan dalam tiga tahun ke depan. “Kami akan mandiri dari sisi energi dalam empat tahun, dan dalam lima tahun kami percaya diri dapat berkontribusi pada Aliansi Global Melawan Kemiskinan dan Kelaparan,” ucap Presiden.
Pada sesi itu, selain isu pangan dan energi, Prabowo juga menegaskan bahwa isu ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik. Prabowo menyerukan solusi damai terhadap konflik yang sedang berlangsung, termasuk di Ukraina dan Gaza serta mendorong negara-negara anggota G20 untuk memperkuat kolaborasi multilateral dalam menghadapi tantangan global ini.
“Kami mendesak segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina dan Gaza. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita bisa mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” tegas Presiden.
Di KTT tersebut. Prabowo turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
