Mesir Latih Ratusan Warga Palestina Jadi Polisi Masa Depan di Gaza

Program ini juga menegaskan kembali posisi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Pelatihan menekankan pentingnya menjaga “mimpi besar untuk melahirkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Pejabat keamanan senior OP mengatakan bahwa Presiden Mahmud Abbas telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Dalam Negeri Ziad Hab Al-Reeh untuk bekerja sama secara penuh dengan Mesir terkait pelatihan tersebut.

Dalam perundingan yang difasilitasi Mesir tahun lalu, Hamas dan Fatah sepakat mengenai penyusunan pasukan keamanan bersama sebanyak 10.000 petugas. Setengahnya dilatih Mesir, sisanya berasal dari aparat keamanan Gaza yang selama ini berada di bawah administrasi Hamas sejak 2007. Pasukan baru itu nantinya akan bekerja di bawah pengawasan komite teknokrat yang dipilih bersama.

Seorang pejabat Hamas mengonfirmasi kepada AFP bahwa mereka menyetujui keseluruhan paket pengelolaan keamanan yang disusun dalam perundingan tersebut.

Isu keamanan Gaza juga masuk dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang melahirkan gencatan senjata yang rapuh bulan lalu serta kemudian disahkan melalui resolusi PBB. Rencana tersebut mengizinkan pembentukan pasukan internasional untuk menjaga wilayah perbatasan Gaza dan mendukung proses demiliterisasi.

Di sisi lain, Uni Eropa juga mempertimbangkan untuk melatih hingga 3.000 polisi Palestina melalui program yang mirip dengan pelatihan kepolisian Tepi Barat, yang telah mereka danai sejak 2006 dengan anggaran sekitar 13 juta euro.

Namun banyak pertanyaan masih menggantung, termasuk apakah Israel akan setuju dengan keberadaan pasukan polisi baru di Gaza. Pemerintahan Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak keterlibatan Hamas maupun Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Meski menegaskan tidak ingin kembali memerintah Gaza seperti sebelumnya, Hamas menyatakan tetap menjadi bagian penting dari politik Palestina. Mereka juga membuka kemungkinan menyerahkan sebagian senjata, tetapi hanya dalam kerangka proses politik nasional, bukan tekanan unilateral dari Israel atau kekuatan asing.

Saat ini, wartawan AFP mengamati bahwa Hamas masih menempatkan aparat bersenjata untuk mengatur lalu lintas dan meredakan konflik kecil di antara warga, fungsi yang secara efektif mirip peran kepolisian.

Program pelatihan di Mesir ini dipandang banyak pihak sebagai langkah strategis untuk melindungi masa depan Palestina, membangun struktur keamanan yang profesional, dan memperkuat jalan menuju negara Palestina yang merdeka, meski perjuangan politik dan realitas pendudukan masih membayangi di setiap langkah.