Menlu Turki Minta Komunitas Internasional Menentang Veto Amerika dan Akui Negara Palestina

“Tidak adil jika Palestina tidak diperbolehkan menjadi anggota PBB. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menentang ketidakadilan ini, dan mengakui negara Palestina,” kata Fidan.

Fidan, dalam pertemuan dengan Merzoug, mengatakan bahwa keduanya membahas pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza.

“Sama seperti Turki, Mauritania juga mengadopsi kebijakan sensitif mengenai masalah Palestina, khususnya situasi di Gaza, dan memberikan semua dukungan yang mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Fidan mengatakan bahwa Turki dan Mauritania mempunyai solidaritas besar terhadap Gaza. “Kami akan melanjutkan kerja sama kami untuk (mencapai) gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa gangguan," kata dia.

Fidan juga mengatakan upaya kedua negara akan terus berlanjut tanpa gangguan sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur dan integritas wilayah, didirikan berdasarkan perbatasan tahun 1967.

Sebelumnya, pada Kamis (18/4/2024), AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Dewan yang terdiri dari 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair, yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina sebagai anggota PBB.

Keanggotaan Palestina di PBB masih juga terhalang meskipun memperoleh 12 suara dukungan sementara dua negara, yaitu Inggris dan Swiss yang menyatakan abstain.

Resolusi DK PBBU, ntuk dapat disahkan, memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetapnya, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau China.