Dalam foto arsip ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi (tengah kiri) dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (tengah kanan) tiba di Islamabad pada 11 April 2026 untuk pembicaraan yang dimediasi Pakistan dengan AS dalam upaya mengakhiri perang. (Foto: AFP).
PARIS, (ERAKINI) - Rencana antara dan Amerika Serikat () yang disebut-sebut semakin dekat menuju penandatanganan memicu reaksi keras dari kelompok garis keras di . Puluhan demonstran turun ke jalan pada Sabtu (13/6/2026) dengan menggelar di depan kantor Kementerian Luar Negeri di Kota Mashhad, wilayah timur laut negara tersebut.
Aksi tersebut menyasar Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah wawancara televisinya mengenai perkembangan perundingan damai dengan Washington memicu kontroversi di dalam negeri.
Dalam rekaman video yang beredar melalui kantor berita Fars, sejumlah perempuan berpakaian serba hitam terlihat mengibarkan bendera merah dan hitam sambil meneriakkan slogan yang mengecam sang diplomat. “Matilah Araghchi yang tidak terhormat, si penyusup,” teriak para demonstran di depan gedung kementerian.
Gelombang penolakan ini muncul di tengah optimisme sejumlah pihak terkait kemungkinan tercapainya perjanjian damai yang selama beberapa pekan terakhir terus dinegosiasikan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta pemerintah Pakistan yang berperan sebagai mediator sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan berpotensi ditandatangani dalam waktu dekat.
Namun, kalangan konservatif Iran menilai isi perjanjian tersebut berisiko merugikan kepentingan nasional. Mereka khawatir Teheran akan kehilangan sebagian pengaruh strategisnya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang selama ini menjadi salah satu kartu tawar utama Iran dalam dinamika geopolitik kawasan.
Kelompok penentang juga menuding tim negosiasi Iran telah memberikan terlalu banyak konsesi kepada pihak Barat demi mencapai kesepakatan.
Kontroversi semakin memanas setelah Araghchi dalam wawancara televisi pada Jumat mengungkapkan bahwa rancangan perjanjian yang sedang dibahas mencakup pencabutan blokade maritim Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan sebagai respons atas pembatasan yang dilakukan Iran di Selat Hormuz.
Dalam kesempatan itu, Araghchi menegaskan bahwa posisi Iran terkait jalur strategis tersebut tetap menjadi bagian penting dari kepentingan nasional negara tersebut. “Pengelolaan Selat Hormuz tidak akan sama seperti sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menyebut selat yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia itu sebagai salah satu “instrumen pencegahan utama” yang dimiliki Iran.
Sementara itu, video lain yang beredar di media sosial menunjukkan aksi serupa terjadi di ibu kota, Teheran. Dalam rekaman tersebut, massa terdengar meneriakkan tuntutan agar Araghchi mengundurkan diri dari jabatannya. “Araghchi, mengundurkan diri,” teriak para peserta aksi.
Sebagian demonstran juga menyasar Ketua Parlemen Iran sekaligus tokoh utama dalam proses negosiasi, Mohammad Bagher Ghalibaf. “Ghalibaf, mengundurkan diri,” seru massa dalam aksi tersebut.
Meski tekanan dari kelompok garis keras terus meningkat, proses diplomasi masih berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat dan Pakistan menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan damai berpotensi dilakukan secepatnya, bahkan dalam hitungan hari. Namun, pemerintah Iran sendiri masih menunjukkan sikap lebih hati-hati dan belum memberikan kepastian mengenai jadwal finalisasi perjanjian tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa selain menghadapi tantangan diplomatik dengan pihak luar, pemerintah Iran juga harus berhadapan dengan tekanan politik domestik yang semakin kuat menjelang kemungkinan tercapainya salah satu kesepakatan paling bersejarah di kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.