Myanmar Gelar Pemilu Pertama sejak Kudeta Militer 2021, PBB: Tidak Bebas dan Tidak Kredibel

Tempat pemungutan suara dibuka pada Minggu (28/12) di sekitar sepertiga dari total 330 wilayah administratif (township) di Myanmar. Sebagian besar wilayah lain tidak dapat menggelar pemilu karena konflik bersenjata yang masih berlangsung antara militer dan berbagai kelompok oposisi.

Pemilu ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Setelah putaran awal, pemungutan suara lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari dan 25 Januari. Sementara itu, pemilu dibatalkan sepenuhnya di 65 township.

“Ini berarti setidaknya 20 persen wilayah negara kehilangan hak pilih pada tahap ini,” kata koresponden Al Jazeera, Tony Cheng, dari Yangon. 

Ia menambahkan, pertanyaan besar berada pada tingkat partisipasi pemilih, khususnya di wilayah perkotaan. Di Yangon, TPS dibuka pukul 06.00 waktu setempat. Arus pemilih terlihat relatif stabil setelah matahari terbit. Namun, mayoritas pemilih berasal dari kelompok usia paruh baya, dengan partisipasi generasi muda yang minim.

“Pilihan di surat suara sangat terbatas dan sebagian besar diisi partai-partai yang berafiliasi dengan militer,” ujar Cheng.

Pemilu ini dicemooh para pengkritik, termasuk PBB, sejumlah negara Barat, dan kelompok HAM, sebagai proses yang tidak bebas, tidak adil, dan tidak kredibel. Sebab partai-partai politik anti-militer tidak ikut bertarung.

Aung San Suu Kyi, yang digulingkan militer beberapa bulan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD menang telak dalam Pemilu 2020, masih ditahan. Partainya itupun telah dibubarkan.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diperkirakan akan keluar sebagai pemenang utama.

Militer Myanmar menyebut pemilu ini sebagai peluang awal baru, baik secara politik maupun ekonomi, bagi negara berpenduduk sekitar 55 juta jiwa. Panglima militer Senior Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan pemilu menjadi jalan menuju rekonsiliasi nasional.

Min Aung Hlaing memberikan suara di Naypyidaw dengan mengenakan pakaian sipil. Ia kemudian menunjukkan jarinya yang bertinta—tanda telah mencoblos—seraya tersenyum. Setiap pemilih diwajibkan mencelupkan jari ke tinta permanen guna mencegah pemungutan suara ganda.

Kepada wartawan, Min Aung Hlaing menegaskan pemilu berlangsung bebas dan adil meski diselenggarakan oleh militer.

Media pemerintah Global New Light of Myanmar menyebut pemilu ini akan membuka babak baru dan menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera. Media tersebut juga melaporkan kehadiran pemantau pemilu dari Rusia, China, Belarus, Kazakhstan, Kamboja, Vietnam, Nikaragua, dan India.

Namun, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mendesak komunitas internasional menolak hasil pemilu tersebut. “Pemilu yang diselenggarakan junta yang terus mengebom warga sipil, memenjarakan pemimpin politik, dan membungkam perbedaan pendapat bukanlah pemilu, melainkan sandiwara politik di bawah todongan senjata,” kata Andrews.

Ia menilai pemilu ini tidak akan menyelesaikan krisis Myanmar, melainkan justru memperpanjang represi, konflik, dan perpecahan. Perang saudara sejak kudeta 2021 diperkirakan telah menewaskan sekitar 90 ribu orang, menyebabkan 3,5 juta warga mengungsi, serta membuat sekitar 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Lebih dari 22 ribu orang saat ini ditahan atas tuduhan pelanggaran politik.

Keamanan diperketat di sejumlah wilayah, termasuk Yangon, dengan penjagaan aparat bersenjata di sekitar TPS dan persimpangan jalan. Untuk pertama kalinya, Myanmar menggunakan mesin pemungutan suara elektronik yang tidak memungkinkan calon tulis tangan maupun surat suara rusak.

Sejumlah warga tetap datang memberikan suara, meski sikap publik terbelah. Sebagian menepis kritik internasional, sementara yang lain menyebut pemilu ini mustahil berlangsung adil di tengah kekerasan dan penderitaan rakyat.

Putaran kedua pemungutan suara dijadwalkan berlangsung dua pekan ke depan, disusul putaran ketiga pada 25 Januari. Hingga kini, jadwal penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu belum diumumkan.

Para analis menilai peluang pengakuan internasional terhadap pemerintahan hasil pemilu ini sangat kecil. Mereka memperkirakan USDP akan menang telak, mempertahankan kekuasaan militer dengan tampilan sipil semata, tanpa mampu meredakan krisis politik yang membelit Myanmar.