Erdogan Telepon Trump, Bahas Suriah, Gaza dan Arah Perdamaian Dunia

Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama SDF, menyatakan bahwa hubungan kemitraannya dengan kelompok tersebut kini mengalami perubahan seiring terbentuknya pemerintahan baru di Suriah.

Dalam percakapan tersebut, Erdogan dan Trump juga membahas upaya pemberantasan kelompok militan ISIS serta kondisi para tahanan ISIS yang saat ini ditahan di sejumlah penjara di wilayah Suriah.

Turki memandang SDF sebagai organisasi teroris karena keterkaitannya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok terlarang yang telah terlibat konflik bersenjata dengan negara Turki selama lebih dari empat dekade. Dalam proses perdamaian yang tengah diupayakan, Ankara mendesak PKK beserta jaringan afiliasinya untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata.

Sebagai pendukung internasional utama bagi pemerintahan baru Suriah, Turki menyambut positif kemajuan Damaskus dalam mengendalikan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF. Ankara juga berulang kali menyerukan agar SDF melebur ke dalam institusi resmi negara Suriah.

Dalam kesempatan yang sama, Erdogan menyampaikan kepada Trump bahwa Turki akan terus menjalin koordinasi dengan Washington terkait perkembangan di Gaza. Ia juga menyampaikan apresiasi atas undangan Amerika Serikat agar Turki berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Sebagai informasi, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada pertengahan November memberikan mandat kepada Dewan Perdamaian, bersama negara-negara mitranya, untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

Gencatan senjata yang rapuh di Gaza mulai berlaku pada Oktober lalu berdasarkan rencana yang diajukan Trump dan disepakati oleh Israel serta kelompok militan Palestina, Hamas. Pemerintah Turki menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai partisipasi Erdogan dalam inisiatif tersebut akan segera ditetapkan.

Selama ini, Ankara secara terbuka mengecam serangan Israel ke Gaza dan menyebutnya sebagai tindakan genosida. Sebaliknya, Israel berkali-kali menolak keterlibatan Turki dalam pengelolaan Gaza. Sejak gencatan senjata diberlakukan, dilaporkan lebih dari 460 warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 100 anak-anak, serta tiga prajurit Israel.

Dalam rencana Trump, Dewan Perdamaian awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Namun, belakangan Trump menyatakan bahwa peran dewan tersebut akan diperluas untuk menangani konflik global di berbagai kawasan dunia.

Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai bahwa kepemimpinan Trump dalam dewan yang mengurusi wilayah asing berpotensi menyerupai pola kekuasaan kolonial. Kekhawatiran serupa juga disampaikan kalangan diplomat yang menilai inisiatif tersebut dapat melemahkan peran dan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun tokoh-tokoh yang telah ditunjuk Gedung Putih untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta menantu Trump, Jared Kushner.