Langkah Menuju Negara Merdeka, Presiden Palestina Terima Draf Konstitusi Jelang Pemilu Bersejarah

Dalam pernyataannya pada Kamis, Abbas menyebut bahwa penyusunan konstitusi sementara ini menjadi pintu masuk menuju transformasi kelembagaan, dari Otoritas Palestina saat ini menuju sebuah negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya. Negara Palestina sendiri telah memperoleh pengakuan dari sekitar 160 negara di dunia.

Berdasarkan dekrit yang dikeluarkan Abbas pekan lalu, pemilihan lokal akan diselenggarakan pada April, sementara pemilihan Dewan Nasional Palestina dijadwalkan berlangsung pada November. Pemilihan Dewan Nasional ini memiliki arti historis karena untuk pertama kalinya anggota parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan dipilih langsung oleh rakyat, menggantikan mekanisme penunjukan dan pengangkatan yang selama ini berlaku.

Proses penyusunan draf konstitusi dipimpin oleh penasihat presiden, Muhammad Al-Hajj Qasim, bersama sebuah komite khusus yang bekerja selama kurang lebih tujuh bulan. Selama periode tersebut, komite menggelar sekitar 70 pertemuan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA.

Qasim menjelaskan bahwa rancangan konstitusi tersebut dirancang untuk menjaga pluralisme politik dan prinsip pemisahan kekuasaan, sekaligus memperkuat peran parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Salinan draf tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Komite Eksekutif PLO untuk ditindaklanjuti.

Pemilihan nasional terakhir di Palestina berlangsung pada 2006, sementara pemilihan tingkat lokal terakhir digelar pada 2021. Sejak 2007, Dewan Legislatif Palestina tidak lagi menjalankan sidang secara aktif.

Pada 2018, Abbas secara resmi membubarkan parlemen setelah lembaga tersebut tidak berfungsi lebih dari satu dekade. Kondisi tersebut dipicu oleh konflik internal antara faksi Fatah dan Hamas, serta penahanan sejumlah anggota parlemen, terutama dari Hamas, oleh otoritas Israel.

Langkah penerimaan draf konstitusi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Palestina tengah berupaya menghidupkan kembali proses demokrasi dan memperkuat fondasi kenegaraan di tengah tantangan politik yang masih membayangi.