Presiden Mahmoud Abbas Harap Tahun 2026 Bawa Kemajuan Wujudkan Negara Palestina

Melansir Arab News, Abbas dalam pernyataannya pada Kamis (15/1/2026) mengungkapkan keyakinannya bahwa terdapat sinyal-sinyal positif dari pemerintahan Amerika Serikat yang membuka peluang nyata bagi kemajuan penyelesaian persoalan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Arab Amerika di Ramallah.

Abbas menegaskan bahwa Negara Palestina mendukung penuh pembentukan Komite Administratif Palestina untuk Jalur Gaza pada masa transisi. Ia menilai langkah ini sebagai bagian penting dari upaya menyatukan kembali tata kelola nasional Palestina pascaperang dan krisis berkepanjangan.

Presiden Palestina itu juga menyampaikan penghargaan terhadap peran Presiden Trump serta negara-negara mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turki, yang dinilainya telah berkontribusi signifikan dalam mendorong implementasi tahap kedua dari rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Abbas menekankan urgensi penyatuan kembali institusi-institusi Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Ia memperingatkan bahwa pembentukan sistem pemerintahan, hukum, atau keamanan yang berjalan secara paralel hanya akan memperdalam fragmentasi internal dan melemahkan perjuangan nasional Palestina.

Dalam pemaparannya, Abbas menguraikan visi politik yang berakar pada hak fundamental rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hak kembali. Visi tersebut menargetkan berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat sepenuhnya, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, serta mampu hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara-negara di kawasan.

Ia menegaskan bahwa negara Palestina yang dicita-citakan akan berdiri di atas prinsip demokrasi, kesetaraan kewarganegaraan, pluralisme politik, kebebasan berekspresi, supremasi hukum, tata kelola yang bersih, penghormatan terhadap hak asasi manusia, integritas, serta keadilan sosial.

Abbas menekankan bahwa pemilihan legislatif dan presiden secara langsung merupakan pilar utama demokrasi dan satu-satunya jalan sah menuju pergantian kekuasaan yang damai. Proses tersebut, menurutnya, harus dilandasi transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan penyusunan konstitusi sementara dan undang-undang partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang akan datang. Abbas juga menegaskan kembali komitmen Palestina terhadap hukum internasional serta seluruh perjanjian dan traktat yang telah disepakati dengan negara dan organisasi internasional.

Dalam konteks perjuangan melawan pendudukan, Abbas menegaskan bahwa perlawanan rakyat secara damai, yang dikombinasikan dengan langkah-langkah politik, diplomatik, dan hukum, tetap menjadi pilihan strategis utama Palestina.

Ia menambahkan bahwa meskipun rakyat Palestina menghadapi tantangan luar biasa, termasuk kehancuran besar akibat agresi di Gaza, mereka tetap teguh menjaga eksistensi, sejarah, identitas, dan memori nasional. Abbas menegaskan tekad bangsa Palestina untuk membangun kembali Gaza serta memulihkan apa pun yang telah dihancurkan di seluruh wilayah Tepi Barat.

Selain itu, Abbas menyatakan kepercayaannya terhadap peran universitas-universitas Palestina sebagai motor kebangkitan nasional. Ia menilai perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi melalui riset ilmiah dan kolaborasi dengan sektor swasta serta negara. Menurutnya, sains dan teknologi adalah fondasi utama kemajuan bangsa.

Menutup pernyataannya, Abbas menegaskan bahwa sudah saatnya rakyat Palestina menuliskan sejarah mereka sendiri secara utuh dan jujur, menghadirkan narasi autentik Palestina, serta secara tegas menolak dan meluruskan narasi palsu yang selama ini berupaya mengaburkan realitas dan sejarah perjuangan rakyat Palestina.