Profil dan Sejarah Partai Gerindra, Kendaraan Politik Utama Prabowo 3 Kali Kontestasi Pilpres

Kantor DPP Partai Gerindra berada di Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Gerindra saat ini dijabat Prabowo Subianto merangkap Ketua Dewan Pembina. Kemudian Ketua Harian Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, Wakil Ketua Harian Widjono Hardjanto, Sejken Ahmad Muzani, dan Bendahara Umum Thomas A Muliatna Djiwandono.

Gerindra tidak bisa dilepaskan dari sosok Prabowo Subianto. Walaupun pada awal kelahirannya jabatan Ketua Umum diemban oleh Suhardi, seorang berlatar belakang akademisi.

Gerindra merupakan partai politik berideologi populisme sayap kanan dan nasionalis di Indonesia. Saat ini Gerindra partai ketiga terbesar di DPR berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2019.

Pada kurun waktu 2008 hingga 2019, Gerindra memosisikan diri sebagai partai oposisi. Pasca Pemilu 2019, Gerindra bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi, meskipun sebelumnya Prabowo pernah menghadapi Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Pada Februari 2009, Gerindra mulai membentuk cabang-cabang pada tingkat provinsi dan kabupaten. Mereka mengklaim jumlah keanggotaan partai mencapai sekitar 15 juta, dengan basis pendukung di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Gerindra meraup 4,5% suara dalam keikutsertaannya yang pertama Pemilu 2009, dan mengamankan 26 kursi di DPR. Pada Februari 2011, Partai Bintang Reformasi (PBR) melebur ke dalam Gerindra. Setelah wafatnya Ketua Umum Gerindra, Suhardi, pada 28 Agustus 2014, Prabowo dipilih menjadi Ketua Umum pada 20 September 2014.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, Gerindra semakin kuat. Dalam Pemilu 2014, perolehan suara partai melonjak hingga 11,8% dan menjadikannya partai terbesar ketiga di Indonesia. Jumlah kursi Gerindra naik tiga kali lipat dari 26 kursi pada 2009, menjadi 73 kursi pada 2014.

Pada Pemilu 2019, perolehan perolehan suara Gerindra semakin melonjak dan kembali lolos ke Senayan dengan 78 kursi. Gerindra pun naik ke posisi 2 perolehan suara terbanyak Pemilu 2019 dengan 17.594.839 suara (12,57 persen).

Sejarah Berdirinya Gerindra

Dikutip dari laman resminya, Selasa (6/2/2024), sejarah lahirnya partai ini bermula dari Keprihatinan. Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.

Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Prabowo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya.

Demokrasi mereka nilai sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapa pun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban.

Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tudingan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,“ kata Fadli mengenang peristiwa itu.

Menurutnya, bila keadaan ini dibiarkan negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke, “Kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak".

Terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja.

Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada yang menolak dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik, sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada.

Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar saat itu, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum.

Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama.

Selain Fadli Zon, hadir Ahmad Muzani, M Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto, dan Prof Suhardi. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli.

Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun di luar dugaan, ketika datang menjenguk di rumah sakit Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik.

Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008.

Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.