APJATI Kritik Kebijakan Mendadak KP2MI yang Dinilai Hambat Pemberangkatan PMI

Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memperlambat bahkan membatalkan keberangkatan calon pekerja migran yang telah menjalani proses panjang.

“Kami memahami dan mendukung upaya KP2MI dalam memperkuat perlindungan terhadap PMI. Namun, kebijakan yang keluar tanpa koordinasi dan dialog justru menciptakan persoalan baru,” kata Kausar dalam siaran pers yang diterima, Minggu (3/8/2025).

Kausar menuturkan bahwa PMI merupakan representasi bangsa yang membawa harapan besar bagi keluarga di tanah air. Ketika pemberangkatan mereka terhambat oleh kebijakan yang tidak tersosialisasi dengan baik, maka yang terdampak bukan hanya perusahaan penempatan, tapi juga para pekerja migran dan keluarganya.

“Banyak dari mereka telah merencanakan keberangkatan jauh hari. Ketika aturan tiba-tiba berubah, proses yang sudah berjalan bisa terhenti mendadak,” ujar dia.

APJATI menyatakan bahwa seluruh anggotanya tetap berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan mendukung praktik penempatan yang bertanggung jawab. Namun, asosiasi itu berharap KP2MI lebih terbuka dalam merancang kebijakan, termasuk melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap penyusunan regulasi baru.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha penempatan akan menciptakan sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Langkah sepihak justru akan menciptakan instabilitas,” kata Kausar.