Jelang Putusan Sela Kasus Kuota Haji Tambahan, LHP BPK Masih Gaib

Maka itu, Dodi mempertanyakan angka kerugian negara yang disebut-sebut dalam perkara ini. Bahkan, sebelum sidang tim kuasa hukum sudah berupa.
meminta klarifikasi, termasuk kepada BPK.

"Harus diketahui oleh masyarakat, Pak Yaqut sebagai Menteri agama tidak pernah dan tidak pernah ada laporan yang memiliki legalitas sebagai laporan yang memiliki kekuatan hukum untuk menyebutkan adanya kerugian negara. Padahal tindak pidana korupsi ini tujuannya adalah mengembalikan keuangan negara," tegas Dodi.

Kuasa hukum Gus Yaqut lainnya, Melissa Anggraeni, menambahkan bahwa aliran dana sebesar USD271.500 kepada Gus Yaqut yang disebut JPU dalam dakwaan, tidak dapat dibuktikan 

"Kalaulah itu betul-betul ada pasti di dalam proses pemeriksaan terhadap Gus Yaqut, pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, terlebih pada saat diperiksa di BPK, bahkan di BPK kami yang meminta untuk dipanggil, karena tidak dipanggil-panggil tidak pernah ada konfirmasi kepada beliau terkait dengan angka USD271.500," tegas Melissa.

Menurut Melissa, kerugian negara seharusnya didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam LHP. Kenyataannya, sampai sekarang pihaknya belum pernah melihat LHP dimaksud. 

Kuasa hukum para terdakwa lainnya juga mengaku belum pernah melihat LHP BPK terkait kerugian negara dalam perkara kuota haji tambahan 2024.

Dalam sidang dengan terdakwa eks Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM), di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) malam, terungkap bahwa alat bukti tersebut belum dapat ditunjukkan JPU.

"Sampai sekarang kami belum melihat alat buktinya (kerugian negara), Yang Mulia," ujar kuasa hukum Ismail Adham.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani juga mengaku belum mendapatkan alat bukti yang dimaksud.

"Kami juga belum punya (LHP BPK). Bahkan sampai penyerahan berkas pun kami belum terima," jawab Ni Kadek.

Ni Kadek lalu memerintahkan JPU agar dapat menghadirkan alat bukti LHP BPK tersebut pada persidangan selanjutnya.

Diketahui, LHP BPK tersebut muncul pada saat sidang praperadilan yang diajukan Gus Yaqut pada Maret 2026, atau sekitar dua bulan setelah mantan Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka di bulan Januari. Namun, angka kerugian negara yang awalnya disebut mencapai Rp1 triliun berubah menjadi Rp622 miliar.

Tetapi di sisi lain,  LHP BPK terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang telah diterima DPR dan Presiden justru mencatat adanya efisiensi anggaran sebesar Rp622 miliar.

Perbedaan tersebut tentu perlu dibuktikan secara terbuka dalam persidangan, khususnya mengenai dasar, metode, dan sumber data yang digunakan untuk menetapkan angka Rp622 miliar sebagai kerugian negara.