MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Capres, Cawapres, Caleg, dan Cakada Minimal S1

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Permohonan tersebut diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, Hanter Oriko Siregar. Ia menguji Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa persoalan syarat pendidikan capres dan cawapres pernah diputus sebelumnya melalui Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, juga dengan pemohon yang sama.

Mahkamah tetap pada pendirian bahwa syarat pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.

“Dengan demikian, syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden masih berlaku norma yang sama,” ujar Ridwan.

Pertimbangan serupa digunakan MK untuk menilai Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada. Meski subjek hukumnya berbeda, caleg maupun calon kepala daerah, MK menegaskan bahwa syarat pendidikan juga termasuk ranah kebijakan hukum terbuka.

Selain itu, Mahkamah menilai pasal-pasal tersebut tidak menutup kesempatan bagi warga negara dengan pendidikan lebih tinggi untuk mencalonkan diri. Justru, jika diubah menjadi syarat lulusan S1, hal itu akan mempersempit peluang masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik.