Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji (kiri) dan Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati (kanan) saat Rapimnas Partai Golkar di Jakarta. Foto: Partai Golkar
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Bahlil mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menekankan keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
"Partai Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
Selain itu, Golkar juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut Bahlil, perbaikan tersebut difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan, penguatan lembaga penyelenggara, serta tata kelola pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di sisi lain, Partai Golkar menilai penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) menjadi hal penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Bahlil menjelaskan, penguatan kedua elemen tersebut diarahkan untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation).
“Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
DPP Partai Golkar sebelumnya menggelar Rapimnas pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, dengan agenda utama membahas persoalan internal organisasi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, Rapimnas kali ini merupakan yang pertama digelar pada masa kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi diundang dalam agenda tersebut.
“Karena sifatnya internal, kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir dalam Rapimnas,” kata Sarmuji.
