Komnas Haji Sebut Pansus Hak Angket Haji Tak Relevan: Hanya Pansos!

“Misalnya ada over kapasitas tenda. Berapa sih tenda dari sekian 3200 sekian tenda yang di Mina, berapa yang over kapasitas? Ada berapa persen, kemudian tenda mana, itu kan tidak punya data mereka. Kemudian AC yang katanya rusak di tenda yang mana, kloter berapa itu kan mereka tidak ada datanya. Artinya itu boleh dilakukan asal sifatnya meluas. Sedangkan yang namanya Pansus angket itu kalau kita merujuk pada Tatib DPR yaitu peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 itu kan harus menyangkut kepentingan luas yang sifatnya urgen dan ada dugaan pelanggaran. Maka kalau kita lihat dari unsur itu tidak terpenuhi,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pansus haji lompat secara substantif alasannya. Selain itu, dari aspek teknisnya pansus itu sudah kehilangan momentum. Karena, kata dia, saat ini sudah transisi masa bakti presiden tahun 2019-2024.

“Tanggal 1 Oktober sudah dilantik anggota yang baru. Sementara kurang lebih hampir 50% dari anggota pansus yang jumlahnya 30 orang yang diutus oleh oleh partai-partai itu, mereka tidak terpilih lagi. Apalagi panus sampai sekarang juga belum belum jelas termasuk agendanya apa saja. Artinya, ini mengarah ke tidak efektif dan tidak serius. Oleh karena itu, masyarakat bisa bilang kalau itu bukan pansus tapi pansos (panjat sosial) karena tidak punya data tidak, hanya bermodal retorika begitu,” katanya.

Sedangkan menurutnya, pansus angket itu kan seperti kasus Century, seperti BLBI yang konsepnya jelas dan menyangkut ada kerugian negara, kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga ada dugaan pelanggaran undang-undang. “Nah kalau ini kan tidak terpenuhi unsurnya. Maka pansus ini hanya akan menjadi pansos saja,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, Mustolih Siradj juga menyoroti metode yang dilakukan timwas. Ia mengatakan bahwa timwas itu memang ada dan diatur oleh undang-undang, DPR itu mengawasi. Namun, metodologi pengawasannya tidak efektif.

“Metodologi pengawasannya itu kok mereka berangkat baru menjelang puncak haji, menjelang tanggal 9 Dzulhijjah atau menjelang Armuzna (Arafah, Muzdalifa, Mina). Nah ini kan tidak efektif. Dan kemudian mereka pulang juga lebih cepat daripada jemaah. Padahal yang namanya penyelenggaraan ibdah haji itu kan satu kesatuan manajemen dan di situ dari penganggaran, penyiapan di embarkasi, penyiapan di katering kemudian kesiapan Kanwil-kanwil semua harusnya sudah dibentuk timwas itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebenaranya misi haji Indonesia itu misi pemerintah yang dalam hal ini ada kementerian lain selain Kementerian Agama yang juga berperan. Ada Kementerian Kesehatan yang mempunyai anggaran tersendiri yang kemudian menyiapkan aturan-aturan kesehatan, bahkan obat-obatan, vaksin dan lain-lain.

Kemudian, lanjut dia, ada juga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang di situ menyiapkan keperluan dokumen-dokumennya, visa paspor. Lalu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terkait dengan regulasi penerbangan. Ada pula Kementerian Luar Negeri yang mana ketika terjadi masalah menyangkut misalnya jamaah haji ditangkap harus melakukan advokasi.

“Jadi ini tidak bisa kemudian ditarik ke Kemenag saja. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian publik menduga dan mensinyalir bahwa pansus ini sebetulnya bukan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji tapi politis,” pungkasnya.