Heboh Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Menurut Didik, Indonesia pernah menganut sistem demokrasi perwakilan lantaran saat itu literasi melek huruf rakyat Indonesia pada sekitar tahun 1940 masih jauh di bawah 10 persen.

“Lebih dari 90 persen penduduk saat itu, tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memahami betul apa demokrasi itu. Dengan demikian solusi saat itu adalah menerapkan demokrasi dengan sistem perwakilan,” katanya, Sabtu (8/6/2024).

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana presiden dipilih kembali oleh MPR. PKS menilai wacana itu tidak serta merta menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, empat persoalan dalam tata kelola pesta demokrasi di Indonesia. Persoalan pertama berkaitan dengan tingginya biaya politik di Indonesia. 

Menurut Mardani, masalah itu akan menimbulkan persoalan lainnya berupa oligarchy politics. Para oligarki ini kelak akan menjadi bandar yang bisa mengatur kepentingan partai politik.

"Pertama, high cost politic ini melahirkan oligarki politik biasanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politic, politik saling ngunci karena bandar-bandar itu biasanya sudah titip pesan dan ada target-targetnya. Pada ujungnya menjadi involuted politic, politik yang muter di dalam. Kalau buat elite cepat kalau buat rakyat lambat dan ini harus dilawan," ucap dia, Jumat (7/6/2024).