Simposium ‘Beda Setara’ Jaringan GUSDURian Resmi Dibuka di Yogyakarta

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi, menyatakan bahwa semangat ‘Beda Setara’ yang digagas Jaringan GUSDURian telah menjadi nilai yang lekat dengan UIN Sunan Kalijaga.

“Ketika gagasan penyelenggaraan ini disampaikan kepada saya, saya langsung menyambut baik dan mendukung 100 persen penyelenggaraan ini, karena DNA UIN Sunan Kalijaga adalah Beda Setara,” jabar dia.

Sementara itu, Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menyampaikan bahwa urgensi menggaungkan isu KBB di ranah publik. Ia menyebut, gagasan Bhineka Tunggal Ika belum sepenuhnya tercermin dalam perlindungan hak beragama bagi seluruh warga negara.

"Kita selalu membanggakan slogan Bhineka Tunggal Ika, namun realitanya pemenuhan hak beragama belum merata. Dengan simposium ini, kita berharap dapat mempertajam strategi untuk mencapai pemenuhan hak warga negara yang utuh," tegasnya.

Acara pembukaan diikuti dengan penandatanganan MoU Tri Dharma antara UIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Bani KH Abdurrahman Wahid. Simposium ini kemudian berlanjut dengan diskusi tematik sesi 1 tentang "Kebebasan Beragama Berkeyakinan: Janji Konstitusi dan Silang Sengkarut Kebijakan" yang membuka dialog mengenai berbagai tantangan KBB. Diskusi berlanjut ke sesi 2, “Suara Komunitas: Perjuangan Menuntut Hak”.

Diskusi ini kemudian akan berlanjut pada Jumat (15/11/2024) yang dibuka dengan sesi 3. Sesi berikutnya mengeksplorasi "Persilangan Ketidakadilan: Kebebasan dan Isu Sosial Kritis", disusul dengan diskusi paralel tiga komisi yang akan mengidentifikasi terobosan baru dalam isu KBB.

Rangkaian diskusi dalam simposium menghadirkan sejumlah narasumber seperti Inayah Wahid, Asfinawati, Dewi Candraningrum, Ihsan Ali Fauzi, Beka Ulung Hapsara, MY Esti Wijayati, Ahmad Zainul Hamdi, Pdt. Natael Hermawan, Imam Maliki, Firdaus Mubarik, Dian Jennie Cahyawati, Suaib Prawono, Andreas Harsono, Mayadina R. Musfiroh, dan Iklilah Muzayyanah.

Simposium ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan panduan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia.