Hasto Ditahan KPK, Ini Sosok yang Ambil Alih Tugas Sekjen PDIP
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Komando PDIP kini diambil alih sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025).
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, Megawati tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Hasto Kristiyanto. Komando kini dikendalikan langsung oleh Megawati.
"Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto)," ujar Komaruddin dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP,Jakarta, Kamis malam, dikutip dari Antara. Untuk itu, kata dia, semua kader partai di parlemen harus menunggu instruksi Megawati.
Diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024. KPK telah memeriksa sebanyak 53 orang saksi sebelum menahan Hasto.
"Sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli. Telah dilakukan juga kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers.
Menurut Setyo, Hasto merupakan sosok yang meminta Harun Masiku melarikan diri usai KPK melakukan OTT PAW DPR. Hasto meminta itu melalui penjaga rumah bernama Nur Hasan. Hasto juga merupakan sosok yang meminta Harun Masiku merendam ponselnya.
"Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri," katanya.
Sementara itu, Hasto mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK. Ia menegaskan, sebagai Sekjen PDIP menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Namun, ia berharappenahanan ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali.
"Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy menilai tidak ada urgensi KPK menahan Hasto. Sebab, Hasto selalu kooperatif dan kasus ini juga masih proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan ke mana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil," tandasnya.
Ronny yang juga kuasa hukum Hasto Kristiyanto menyebut kliennya sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan Kongres PDIP pada April 2025. Untuk itu, ia menjamin Hasto tidak akan melarikan diri.


















