Sejarah Polri dari Era Majapahit hingga Reformasi

Masa Pendudukan Jepang

Saat Jepang menguasai Indonesia, kepolisian dibagi menurut wilayah: Jawa-Madura, Sumatera, Indonesia Timur, dan Kalimantan. Meskipun kepala polisi adalah orang Indonesia, kendali penuh berada di tangan pejabat Jepang, disebut sidookaan, yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi lokal.

Awal Kemerdekaan Indonesia

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, keberadaan kepolisian tetap dipertahankan. Pada 21 Agustus 1945, Letnan Satu Polisi M. Jassin memproklamasikan berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia di Surabaya. Dua hari sebelumnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Presiden Soekarno menunjuk R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pada 29 September 1945. Awalnya, kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun kemudian bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri sejak 1 Juli 1946 — tanggal yang kelak diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Masa Revolusi Fisik

Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Polri turut menjadi “combatant” dan tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Mereka terlibat dalam berbagai pertempuran, termasuk peristiwa 10 November di Surabaya dan penumpasan PKI di Madiun. Satuan khusus Polisi Istimewa pun diubah menjadi Mobile Brigade (Mobrig).

Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)

Pasca-Konferensi Meja Bundar, Polri berada di bawah struktur pemerintahan RIS. R.S. Soekanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS. Namun, hanya beberapa bulan berselang, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada 7 Juni 1950, seluruh kepolisian negara bagian dilebur ke dalam satu organisasi nasional.

Periode 1950–1959

Dengan sistem parlementer UUDS 1950, Kapolri tetap dijabat R.S. Soekanto. Markas besar kepolisian dipindahkan ke Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Pada masa ini, Polri berada di antara status sipil dan militer, memiliki organisasi tersendiri yakni Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) dan organisasi istri polisi Bhayangkari.

P3RI bahkan ikut Pemilu 1955 dan berhasil meraih kursi di Konstituante dan parlemen. Perjuangan mereka menghasilkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL), yang membuat gaji anggota Polri lebih baik dibanding PNS lainnya.

Masa Orde Lama

Kembali ke UUD 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, posisi Kapolri berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian. R.S. Soekanto akhirnya mengundurkan diri pada 15 Desember 1959, setelah memimpin Polri selama lebih dari satu dekade.

UU Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961 mengukuhkan kedudukan Polri sebagai salah satu angkatan dalam ABRI, sejajar dengan TNI AD, AL, dan AU. Polri juga diberi peran penting sebagai alat revolusi dan penegak hukum negara.

Masa Orde Baru

Tragedi G30S/PKI memicu konsolidasi ABRI. Dengan Keputusan Presiden No. 132 Tahun 1967, integrasi antarangkatan diperkuat. Polri dimasukkan dalam Departemen Hankam bersama TNI. Namun, integrasi ini membuat Polri sulit berkembang sebagai institusi yang seharusnya sipil.

Pada 1 Juli 1969, Keppres No. 52/1969 mengubah kembali sebutan pemimpinnya menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri), menggantikan Panglima Angkatan Kepolisian. Tanggal ini menandai penguatan kembali identitas Polri sebagai institusi mandiri di tengah struktur pertahanan negara.

Era Reformasi

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi yang memicu gejolak sosial dan politik. Kebijakan pemerintah saat itu menuai penolakan luas, terutama dari kalangan mahasiswa yang menuntut penurunan harga kebutuhan pokok. Puncak dari gelombang unjuk rasa terjadi saat insiden Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa dan memicu kerusuhan massal keesokan harinya. Situasi itu berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Bergulirnya era reformasi melahirkan berbagai tuntutan, termasuk desakan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipisahkan dari struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Masyarakat menilai, pemisahan itu penting demi membentuk institusi kepolisian yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi militer. Hal ini berangkat dari perbedaan tugas pokok antara Polri sebagai pengayom masyarakat dan TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 pada 1 April 1999, yang mengatur langkah awal pemisahan Polri dari ABRI. Instruksi ini mengarahkan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI untuk mulai mereformasi Polri, termasuk menata sistem pembinaan dan operasional di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Langkah pemisahan itu diperkuat oleh Tap MPR No. VI/MPR/2000 yang secara resmi memisahkan TNI dan Polri sesuai fungsi masing-masing. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Januari 2002. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Polri untuk menjalankan tugas secara mandiri dan profesional dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.