Gelar Rakornas Moderasi Beragama, Kepala Balitbang: Mulai 2024 Kemenag Minta Laporan K/L dan Pemda

Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag, Prof Amin Suyitno mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023, semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus terlibat dalam implementasi penguatan moderasi beragama di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Karena itu, lanjut dia, mulai tahun 2024 ini Menag Yaqut Cholil Qoumas akan meminta laporan semua K/L dan Pemda mengenai implementasi dari program tersebut.

“Tahun ini juga, menurut Perpres, Gus Menteri selaku ketua harian Sekretariat Bersama, akan menagih laporan dari semua K/L mengenai implementasi MB, termasuk dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Prof Amin Suyitno saat menyampaikan sambutannya. 

Tak hanya itu, Prof Amin menambahkan, tahun 2024 juga sudah ada beberapa K/L yang sudah menganggarkan program Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Dia berharap secara bertahap semua pihak terkait bisa terlibat dalam menyukseskan implementasi PMB. 

Sedangkan dalam Rakornas tersebut, pihaknya akan merumuskan hal-hal teknis seperti tata cara pelaporan. Hal ini, kata dia, menjadi penting mengingat laporannya akan dipantau langsung oleh KSP. 

“Pelaporannya akan dipantau langsung oleh Deputi V dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP),” ucapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Rakornas Moderasi Beragama diharapkan dapat terorkestrasi dengan baik dan muncul sinergi program serta rencana aksi yang jelas. Menurut dia, Moderasi Beragama harus memberikan dampak yang nyata dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Saya meyakini bahwa penguatan Moderasi Beragama ini juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan Indonesia maju dan bermaslahat. Sekaligus, disaat yang sama muncul kehidupan berbangsa yang harmonis dalam damai dan penuh toleransi,” katanya. 

Pria yang biasa disapa Gus Men ini menjelaskan, Rakornas hari ini merupakan kali pertama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dia menyebut, dengan adanya Perpres itu, maka seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) harus terlibat dalam pengimplementasiannya. 

“Pemerintah memandang bahwa MB ini sangat penting dan hal yang urgen bagi bangsa yang kita cintai ini,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Perpres tersebut mendorong semua pihak terkait dapat menjaga keragaman. Bagi Gus Men, keragaman merupakan takdir Tuhan yang harus diterima. Keragaman juga sebuah keniscayaan, baik keragaman agama maupun keragaman budaya. Semuanya bisa menjadi modal sosial dalam upayanya mewujudkan pembangunan yang maju dan harmonis.

“Meskipun di sisi lain keragaman agama jika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi ancaman. Tantangan terbesar dari keragaman kita salah satunya adalah true klaim atau klaim kebenaran,” katanya. 

Bukan hanya klaim kebenaran tetapi tantangan yang dihadapi dalam oleh bangsa ini yaitu masih ditemukannya kelompok-kelompok tertentu yang mempertanyakan konsensus kebangsaan. Disaat yang sama, penghormatan terhadap budaya lokal dan nilai-nilai tradisi juga semakin luntur.

Diketahui, kegiatan Rakornas mengusung tema Sinergi Memperkuat Moderasi Beragama untuk Indonesia Maju dan Harmoni. Hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Eselon I Kementerian Agama, Staf Ahli, Staf khusus, Tenaga Ahli, Deputi V KSP, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Pejabat Tinggi Madya dari 14 Kementerian, para utusan Kesbangpol Provinsi, serta para Kepala UPT di lingkungan Balitbang Diklat.