Tak Mau Ada Diskriminasi, Menteri HAM Usul Pembentukan UU Kebebasan Beragama

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara tidak boleh memproteksi hanya kelompok tertentu, melainkan harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.  Namun demikian, Pigai menyadari bahwa usulan ini masih dalam tahap wacana dan sangat terbuka dengan kritik. 

"Silakan jika ada yang ingin mengkritik atau mendukung. Itulah demokrasi," tuturnya.

Pigai menjelaskan, selain pembentukan UU Kebebasan Beragama, pihaknya juga mengusulkan revisi Peraturan Kapolri tentang ujaran kebencian serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai langkah meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia.

“Usulan ini merespons laporan The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan penurunan skor indeks demokrasi Indonesia,” katanya.