Rencana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mengancam masa depan perguruan tinggi swasta (PTS). Foto; Ilustrasi
JAKARTA, (ERAKINI) — Rencana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mengancam masa depan perguruan tinggi swasta (PTS). Di tengah harapan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi perlindungan bagi kampus swasta agar tidak menghadapi ketimpangan persaingan dan ancaman keberlanjutan.
Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (Asadiktisi) mengingatkan, kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak boleh hanya berorientasi pada pembebasan biaya kuliah mahasiswa PTN.
Pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan PTS yang selama ini berkontribusi besar dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di berbagai daerah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Asadiktisi Prof Susanto mengatakan, kebijakan pendidikan tinggi gratis harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional. Tanpa kebijakan afirmasi yang memadai, PTS berpotensi menghadapi tekanan ketika calon mahasiswa semakin mempertimbangkan besarnya perbedaan biaya antara kuliah di PTN dan PTS.
"Kami mendorong agar kebijakan pendidikan tinggi gratis PTN disertai dengan kebijakan perlindungan PTS, apalagi PTS yang memiliki kontribusi besar terhadap akses pendidikan di daerah, kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pendidikan vokasi, serta pengembangan bidang-bidang keilmuan strategis," kata Susanto dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, persoalan utama yang perlu diantisipasi bukan semata-mata soal siapa yang mendapatkan kuliah gratis, melainkan bagaimana negara memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan ketimpangan baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
PTS memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu, perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan harus memperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan kampus swasta mempertahankan layanan akademik, membiayai operasional, dan menjaga kualitas lulusan.
Susanto berharap kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak berhenti pada penyelesaian persoalan biaya kuliah, tetapi juga mampu menjawab tantangan mutu dan pemerataan.
"Kami berharap kebijakan gratis jangan hanya menyelesaikan persoalan biaya kuliah, tetapi justru melahirkan persoalan baru berupa penurunan mutu pendidikan tinggi dan ketimpangan ekosistem PTN-PTS," ujarnya.
Susanto menjelaskan, terdapat tiga prinsip penting yang harus menjadi fondasi kebijakan pendidikan tinggi gratis. Prinsip pertama adalah pembebasan biaya kuliah yang tetap berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Menurut dia, pendidikan tinggi tidak dapat dipersempit menjadi persoalan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT). Perguruan tinggi tetap membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk memastikan proses pembelajaran berjalan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing.
"Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi menjadi persoalan bebas UKT. Negara harus memastikan pembiayaan yang memadai untuk dosen, laboratorium, riset, sarana pembelajaran, transformasi digital, pengembangan kurikulum, internasionalisasi, serta layanan kemahasiswaan," kata Susanto.
Prinsip kedua adalah mencegah kebijakan pendidikan tinggi gratis di PTN menciptakan ketimpangan baru dengan PTS.
Dia menilai, apabila mahasiswa memperoleh insentif biaya yang sangat besar ketika memilih PTN, sementara mahasiswa PTS tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dengan skema yang sepadan, kondisi tersebut berpotensi menggeser minat calon mahasiswa secara tidak proporsional ke kampus negeri.
Jika terjadi secara luas, perubahan pilihan mahasiswa itu dapat menekan keberlanjutan sebagian PTS, terutama kampus yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan dan sangat bergantung pada penerimaan mahasiswa untuk membiayai operasional serta kegiatan akademik.
Persoalan ini, menurut Susanto, perlu menjadi perhatian sejak tahap perumusan kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah mahasiswa yang terbantu melalui pembebasan biaya kuliah, tetapi juga harus memperhitungkan dampak kebijakan terhadap keseluruhan sistem pendidikan tinggi.
Prinsip ketiga adalah perlunya skema perlindungan dan afirmasi bagi PTS. Susanto menegaskan, keadilan dalam pendidikan tinggi harus diwujudkan melalui kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan bermutu, bukan semata-mata melalui status perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar.
Kata dia, mahasiswa yang memilih PTS juga berhak memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan akademik dan profesional tanpa menghadapi kesenjangan akses pembiayaan yang tidak proporsional.
"Jika negara hadir membiayai mahasiswa PTN, negara juga harus hadir memastikan mahasiswa PTS memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan bermutu," tandasnya.
Skema afirmasi tersebut, menurut pandangan Asadiktisi, perlu menjadi bagian dari desain kebijakan pendidikan tinggi. Dengan demikian, perluasan akses pendidikan tidak berjalan dengan mengorbankan keberlangsungan lembaga pendidikan lain yang juga melayani kebutuhan masyarakat.
Perlindungan terhadap PTS sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keragaman penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk kampus yang berperan dalam pendidikan vokasi, pengembangan keilmuan strategis, dan pelayanan pendidikan di daerah.
Susanto menegaskan, pendidikan tinggi gratis semestinya dipahami sebagai investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, bukan sekadar kebijakan yang berorientasi pada penghapusan biaya kuliah.
Keberhasilan kebijakan itu, kata dia, harus diukur dari dampaknya terhadap perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, daya saing lulusan, serta keberlanjutan seluruh ekosistem perguruan tinggi.
"Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan berapa banyak mahasiswa yang kuliah gratis, tetapi seberapa besar kebijakan tersebut mampu memperluas akses, menjaga mutu, memperkuat daya saing lulusan, dan sekaligus membuat seluruh ekosistem perguruan tinggi Indonesia semakin sehat," kata Susanto.
Dengan demikian, wacana kuliah gratis di PTN tidak hanya menyangkut kemampuan negara meringankan beban biaya mahasiswa, tetapi juga bagaimana memastikan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan kampus negeri maupun swasta.