JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin yang sempat ditetapkan tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menang gugatan praperadilan
di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam putusannya, hakim tunggal PN Jaksel Afrizal Hady menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Paman Birin.
Hakim juga menyatakan, penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dinyatakan tidak sah dan membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan KPK. Sidang pembacaan putusan praperadilan digelar pada Selasa (12/11/2024).
Hakim Afrizal Hady menuturkan, penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka oleh KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim juga menilai bahwa tindakan KPK dalam menetapkan Sahbirin sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Dalam pokok perkara, satu, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian," ujarnya.
"Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” tuturnya.
Sebelumnya, Sahbirin Noor mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan di Kalsel.
Permohonan praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan didaftarkan pada 10 Oktober 2024. Dalam permohonan itu, Sahbirin Noor sebagai pemohon menggugat KPK sebagai termohon terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam kasus ini, Sahbirin Noor, yang sebelumnya diumumkan sebagai tersangka pada 8 Oktober 2024, diduga menerima fee 5 persen terkait sejumlah proyek pembangunan di Kalimantan Selatan, di antaranya pembangunan lapangan sepakbola dan kolam renang di Kawasan Olahraga Terpadu, serta pembangunan gedung Samsat. KPK diketahui telah menyita uang sebesar Rp 13 miliar yang diduga merupakan bagian dari fee 5 persen tersebut.
Sahbirin sempat dinyatakan menghilang oleh KPK pasca-penetapan tersangka, namun akhirnya muncul pada Senin (11/11/2024) dan menyampaikan klarifikasi terkait kasus yang menjeratnya.
Dengan putusan ini, langkah hukum KPK terkait penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka mengalami kemunduran, sementara kasus ini diperkirakan akan terus bergulir di pengadilan.