DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Dasco: Kita Melihat Aspirasi Rakyat

Namun demikian, setelah rapat diskors selama 30 menit, jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan yakni 50 persen plus satu dari total 575 anggota DPR RI.

Diketahui, penolakan terhadap pengesahan revisi UU Pilkada tersebt menguat dari sejumlah elememen masyarakat. Aktivitas mahasiswa, buruh, hingga guru besar, mengecam keputusan DPR RI yang mengabaikan putusan MK.

MK pada Selasa (20/8/2024) lalu mengabulkan sebagian gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada.

Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. MK juga memutuskan bahwa usia cagub dan cawagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Setelah putusan tersebut, DPR RI mengadakan rapat mengenai revisi UU Pilkada yang dilakukan secara mendadak sehari setelah MK membacakan keputusannya. Dua poin penting yang diabaikan oleh DPR dari putusan MK adalah terkait pengajuan calon kepala daerah dan batas usia calon.

Dalam revisi UU Pilkada, DPR membuat syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD minimal harus mengantongi perolehan 20% kursi atau 25% suara di Pileg. Sementara terkait usia calon, DPR menetapkan usia 30 tahun adalah pada saat pelantikan.