Partai Garuda Tak Sepakat BEM Undang Bacapres Berdebat di Kampus

Teddy juga menyebut mimbar akademik merupakan wewenang profesor maupun dosen di kampus. Dia menyebut organisasi mahasiswa tidak berwenang atas hal tersebut.

"Dan dalam UU Pendidikan Tinggi, mimbar akademik itu wewenang dari profesor atau dosen bukan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, makanya pernah digugat ke MK karena merasa ada pembatasan kewenangan untuk diskusi, seminar dan kegiatan sejenisnya oleh mahasiswa, tapi gugatan itu ditolak oleh MK," katanya.

"Artinya apa? Artinya ketika menggunakan UU Pemilu, yang bisa menyelenggarakan di kampus adalah pelaksana kampanye, bukan kampus, mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Ketika menggunakan UU Pendidikan Tinggi, yang menyelenggarakan adalah dosen atau profesor, bukan mahasiswa atau organisasi mahasiswa," ujarnya lagi.

Karenanya, Teddy meyakini organisasi mahasiswa tidak diperbolehkan secara aturan untuk melaksanakan debat bacapres yang beririsan dengan politik praktis. Teddy menyebut mahasiswa seharusnya menerima pendidikan politik bukan yang memberikan pendidikan politik.

"Apakah boleh organisasi mahasiswa melaksanakan politik praktis dengan mengundang bacapres debat? Tentu secara aturan tidak boleh, baik UU Pendidikan Tinggi maupun UU Pemilu," tuturnya.