KPAI Jawab Pernyataan Wapres Gibran soal UU Perlindungan Anak Jangan Dijadikan Alat Kriminalisasi Guru

Maryati menyebutkan bahwa KPAI saat ini tengah mengatur jadwal untuk audiensi dengan Wakil Presiden Gibran guna membahas isu perlindungan anak. 

Ia mengungkapkan, permintaan untuk pertemuan tersebut sudah disampaikan sebelum Gibran memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) seluruh Indonesia.

"Kami akan bertemu dan sedang mengatur koordinasi untuk audiensi dengan Pak Wapres. Sebetulnya, bukan hanya terkait statement ini, tapi kami juga ingin menyampaikan hasil-hasil pengaduan masyarakat, terutama data-data yang telah kami tabulasikan," kata Ai Maryati, Selasa (12/11/2024).

Lebih lanjut, Maryati menjelaskan bahwa dasar-dasar dari pengaduan masyarakat akan menjadi langkah strategis KPAI dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di masa depan. 

Ia menegaskan bahwa UU Perlindungan Anak harus dilihat sebagai alat untuk melindungi anak-anak, bukan untuk membenturkan hubungan antara guru dan siswa atau bahkan untuk mengkriminalisasi tenaga pendidik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan dalam Rakor Kadisdik se-Indonesia agar UU Perlindungan Anak tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi guru. 

Gibran berharap agar setiap kebijakan perlindungan anak tetap memperhatikan kepentingan guru sebagai profesi yang sangat penting dalam dunia pendidikan.