Ojol dan Mahasiswa Demo Besar-besaran di Jakarta Hari Ini, Berikut Titik Kumpulnya

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengungkapkan bahwa aksi ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan diperkirakan diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojol.

Dalam aksinya, Lily meminta para driver ojol untuk berhenti sementara atau off beat dari tugas atau tidak menarik penumpang selama demonstrasi berlangsung. Imbauan tersebut juga telah disampaikan kepada para pengemudi ojol di sejumlah daerah, seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang, yang juga akan melakukan off beat massal.

Lily mengungkapkanbahwa sistem fleksibilitas yang diterapkan oleh platform aplikasi ojek online selama ini hanya menjadi dalih bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya.

Meskipun bisnis platform digital terus berkembang pesat dan meraup keuntungan yang besar, pengemudi ojol sering kali menjadi korban karena tidak mendapat hak yang layak, seperti upah minimum, upah lembur, dan cuti melahirkan atau haid.

"Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi, namun mereka mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol," ungkap Lily.

Menurutnya, pengemudi ojol telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi, namun hak-hak mereka terus diabaikan. Hal ini terjadi karena platform tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan mengabaikan prinsip demokrasi.

Koordinator Aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menjelaskan bahwa aksi ini akan dimulai dengan keberangkatan dari Depok sekitar pukul 11.00 WIB menuju Istana Merdeka. Rafid membeberkan bahwa dalam aksi ini, mahasiswa akan menyuarakan lima tuntutan utama. 

Pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sebab kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat karena mengutamakan penghematan anggaran yang berdampak pada sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kedua, mahasiswa mendesak pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, yang dapat mengancam independensi akademik. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah segera mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi. 

Keempat, mendesak agar program makan bergizi gratis (MBG) dievaluasi secara total dan anggarannya dikeluarkan dari pos pendidikan. Kelima, meminta pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.