KH Ulil Abshar Abdalla saat konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa 19 September 2023 (Foto: Ahdori/Erakini)
JAKARTA, (ERAKINI)-Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 telah menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait pedoman beragama dan bermasyarakat bagi umat Islam di Indonesia, terkhusus untuk nahdliyin. Salah satu keputusan itu yakni terkait sikap politik Nahdlatul Ulama (NU) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2023, KH Ulil Abshar Abdalla, menegaskan, warga NU atau tidak tertarik untuk terlibat politik dukung mendukung satu nama atau satu partai politik tertentu di Pemilu 2024. Menurut dia, politik NU didasarkan kepada nilai.
“Bagi NU yang terpenting bukan siapa dan partai apa yang didukung tapi nilai apa yang hendak diperjuangkan,” kata Kiai yang biasa disapa Gus Ulil ini saat konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Ia menambahkan, politik dalam sudut pandang Nahdlatul Ulama yakni politik yang didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, nilai keadilan dan nilai kesejahteraan. Tak hanya itu, Gus Ulil menyampaikan bahwa di komisi rekomendasi Munas Konbes NU 2023 telah mempertegas pedoman politik bagi warga NU.
“Di dalam rekomendasi ini juga beberapa pedoman politik bagi warga NU. Kita merujuk pada keputusan Muktamar NU pada tahun 1989 di Krapyak di mana di dalam Muktamar itu dirumuskan 9 pedoiman berpolitik bagi warga NU,” tuturnya.
Berikut ini 9 pedoman politik bagi warga NU yang dibacakan Gus Ulil Abshar Abdalla:
Pertama, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Ketiga, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
Keempat, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
Keenam, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
Ketujuh, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
Kedelapan, perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Kesembilan, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Sebelum ketetapan PBNU ini disampaikan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan informasi bahwa kegiatan Munas Konbes di Asrama Haji Pondok Gede telah selesai menggelar sidang di masing-masing komisi. Ada 6 komisi di forum tertinggi setelah Muktamar itu.
"Ada 3 komisi Konbes, 3 komisi Munas Alim Ulama. Konbes itu yakni komisi organisasi, komisi program dan komisi rekomendasi. Sedangkan Munas Alim ulama yakni komisi bahtsul masail waqi'iyah, komisi bahtsul masail mauduiyah dan komisi bahtsul masail qonuniyah," kata Gus Yahya.