Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah Sesuai Putusan MK

"Komisi II DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyetujui rancangan PKPU atau RPKPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

"Bisa kita setujui?" tanya Doli kepada peserta rapat. "Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir.

KPU dan Komisi II memajukan jadwal pengesahan perubahan PKPU tersebut dengan alasan waktu sudah mendesak. Ketua KPU  Mochammad Afifuddin, menjelaskan, RDP dengan Komisi II DPR untuk membahas perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dimajukan dari jadwal semula pada Senin, 26 Agustus 2024, menjadi harii ni. Keputusan ini diambil untuk memberikan KPU cukup waktu dalam menyusun aturan turunan yang diperlukan.

"Kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran, juga termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) dan seterusnya," ujar Afif.

Menurut dia, keputusan PKPU diperlukan agar KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dia memastikan bahwa perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Dia juga memastikan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah akan disahkan sebelum 27 Agustus 2024, setelah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami akan melakukan harmonisasi dan sudah terkonsolidasi dengan teman-teman Kemenkumham, Insya Allah sangat cepat untuk bisa di segerakan," ucapnya

Sebelumnya pada Kamis, 22 Agustus 2024, DPR RI telah membatalkan pengesahan Revisi RUU Pilkada karena rapat paripurna tidak mencapai kuorum.

Revisi UU Pilkada ini menuai kontroversi karena dianggap dibahas secara terburu-buru dan tidak sesuai dengan putusan MK yang baru diputuskan pada 20 Agustus 2024.