DPR RI Resmi Batalkan Revisi UU Pilkada, Dasco: Yang Berlaku Putusan MK

"89 hadir, izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujar Dasco sembari mengetuk palu.

Diketahui, MK pada Selasa (20/8/2024) lalu mengabulkan sebagian gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh terhadap UU Pilkada.

Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. MK juga memutuskan bahwa usia cagub dan cawagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Setelah putusan tersebut, DPR RI mengadakan rapat mengenai revisi UU Pilkada yang dilakukan secara mendadak sehari setelah MK membacakan keputusannya. Dua poin penting yang diabaikan oleh DPR dari putusan MK adalah terkait pengajuan calon kepala daerah dan batas usia calon.

Dalam revisi UU Pilkada, DPR membuat syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD minimal harus mengantongi perolehan 20% kursi atau 25% suara di Pileg. Sementara terkait usia calon, DPR menetapkan usia 30 tahun adalah pada saat pelantikan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah memastikan akan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Jika UU Pilkada tidak jadi direvisi, pemerintah akan merujuk pada peraturan tersebut.

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," ujar Hasan Nasbi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2024).

Menurut Hasan Nasbi, apabila sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 RUU tersebut belum juga disahkan, maka DPR maupun pemerintah akan mengikuti keputusan terakhir, yaitu putusan MK.