Empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah hadir di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024) pagi, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024. (Foto: Ilustrasi/Antara)
JAKARTA, (ERAKINI) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima 10 pengajuan sahabat pengadilan atau 'Amicus Curiae' pada Kamis (18/4/2024) sore terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setelah pada Rabu (17/4/2024) sore juga telah menerima 23 pengajuan.
Dengan demikian, hingga Kamis sore MK telah menerima sebanyak 33 'Amicus Curiae' yang mana mereka adalah dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa.
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa pengajuan permohonan 'Amicus Curiae' pada perkara PHPU Pilpres 2024 terbanyak sepanjang sejarah.
"Ini menunjukkan atensi publik dan masyarakat luas yang ikut memonitor perkara yang sedang disidangkan oleh MK," kata Fajar Laksono dikutip dari laman resmi MK RI di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Dijelaskan oleh Fajar bahwa 'Amicus Curiae' itu bukan para pihak yang berperkara di MK, namun bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkara sengketa pilpres tahun 2024 ini. Ia mengatakan bahwa MK tidak melarang masyarakat untuk mengajukan diri sebagai 'Amicus Curiae'.
Meski demikian, ditegaskan oleh Fajar bahwa 'Amicus Curiae' yang nanti akan dibahas dalam pembahasan dan pengambilan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 adalah 'Amicus Curiae' yang diterima oleh MK pada tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.
Kebijakan tersebut, kata dia, berdasarkan kesepakatan majelis hakim. Hal itu sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, yakni pada tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Meskipun demikian, kata dia, MK tetap akan menerima 'Amicus Curiae' yang disampaikan setelah tanggal 16 April.
Terkait pengaruh dari para 'Amicus Curiae' terhadap putusan sengketa pilpres, Fajar mengatakan hal itu merupakan sepenuhnya kembali pada otoritas hakim konstitusi.
"Ada banyak kemungkinan posisi amicus curiae ini. Bisa saja mungkin dipertimbangkan seluruhnya dalam pengambilan keputusan. Atau mungkin dalam pembahasan dipertimbangkan sebagian atau mungkin tidak dipertimbangkan sama sekali karena dianggap tidak relevan. Ini betul-betul otoritas hakim konstitusi," jelasnya.