Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak (berkopiah) saat mengikuti Retreat Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Bogor, Selasa (6/1/2026). (Foto: Kemenhaj)
JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor penyelenggaraan ibadah haji.
Hal tersebut disampaikan Dahnil seusai mengikuti Taklimat Awal Tahun bersama Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).
Menurut Dahnil, dari sejumlah arahan yang disampaikan Presiden, terdapat satu pesan yang terus ditekankan, yakni keseriusan melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk pengelolaan haji.
“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan keinginannya agar pengelolaan haji dilakukan secara bersih,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, Presiden menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi institusi dengan nol toleransi terhadap korupsi, praktik rente, maupun perilaku amoral yang berpotensi mencederai amanah pelayanan kepada jemaah.
“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, dan praktik amoral lainnya,” ujar Dahnil.
Dahnil mengungkapkan, saat ini proses persiapan penyelenggaraan haji memasuki fase krusial, terutama pada tahapan pengadaan layanan yang dinilai rawan disusupi kepentingan tidak sehat.
Tahapan tersebut meliputi pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama dengan syarikah.
“Kita sedang berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan inilah yang memiliki potensi terjadinya praktik rente dan korupsi,” jelasnya.
Ia mengakui masih menerima laporan terkait dugaan upaya cashback, rente, serta intervensi terhadap tim pengadaan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.
“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, rente, dan korupsi, termasuk memengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkap Dahnil.
Meski demikian, ia menegaskan dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden agar seluruh jajaran Kementerian Haji terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah sejak awal melibatkan Kejaksaan serta aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses penyelenggaraan haji.
Oleh karena itu, Dahnil meminta aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, ketegasan tersebut juga berlaku jika pelaku berasal dari internal Kementerian Haji dan Umrah.
“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” ujar Dahnil.
Dahnil memastikan seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.
