Wasekjen Komnas Haji: Kesimpulan Pansus Angket DPR Tak Pengaruhi Inovasi dan Prestasi Kemenag

"Dari paparan akhir Pansus Angket Haji DPR RI, sejatinya tidak sedikit pun menggeser atau memengaruhi berbagai capaian, inovasi, dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Kementerian Agama, terutama selama tiga tahun terakhir dalam penyelenggaraan haji," ujar Wasekjen Komnas Haji Fathudin Kalimas, dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini melihat sederet inovasi Kemenag telah dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia. Inovasi tersebut antara lain haji ramah lansia yang memberikan prioritas kepada jemaah lansia, porsi khusus untuk disabilitas, dan pelibatan unsur perempuan di tim amir al-hajj.

Kemudian, metode murur dan tanazul pada puncak haji, peremajaan petugas, penambahan layanan fast track di bandara embarkasi, aplikasi kawal haji yang menghubungkan jemaah, keluarga dan masyarakat, hingga kebijakan rasionalisasi nilai manfaat dana haji yang memberikan keadilan kepada jemaah haji tunggu.

"Kerja keras dari jajaran Kementerian Agama tersebut diganjar apresiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghasilkan survei kepuasan ribuan jemaah dengan nilai yang meyakinkan," katanya.

Di sisi lain, lanjut Fathudin, selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangan Kemenag mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak sampai di situ, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah RI melalui Menteri Agama atas kesuksesan mengelola ratusan ribu jemaah.

"Kesuksesan Misi Haji Indonesia di Tanah Suci juga menjadi rujukan (benchmark) berbagai negara-negara muslim di dunia," ucapnya.  

Diketahui, setelah bekerja hanya satu bulan, Pansus Angket Haji DPR RI menyampaikan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna DPR RI, Senin (30/9/2024) lalu.

Laporan setebal lima halaman yang dibacakan terbuka di Gedung Kura-Kura tersebut, terdiri dari sembilan uraian temuan. Namun, Pansus Angket Haji tidak secara tegas dan eksplisit menyebut adanya pelanggaran hukum sebagaimana menjadi dugaan awal titik tolak dibentuknya pansus angket haji ini.

Pansus Angket menggunakan diksi “ketidakpatuhan”, bukan “pelanggaran hukum”. Fathudin menilai diksi ini memiliki dimensi, makna, dan konsekuensi yang sangat berbeda.

Pansus dalam laporannya merekomendasikan beberapa poin dengan penekanan utama pada revisi UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ((UU PKH), dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji yang diharapkan dapat merubah tata kelola penyelenggaraan haji.

"Langkah ini tentu konstruktif, terlebih Kemenag juga sejak lama telah mendorong revisi UU Haji agar kompatibel dengan perkembangan haji yang semakin dinamis," kata kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini.

Atas dasar itu, Fathudin yakin paparan akhir Pansus Angket Haji DPR RI tidak sedikitpun menggeser atau mempengaruhi berbagai capaian, inovasi dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Kemenag, terutama selama tiga tahun terakhir dalam penyelenggaraan haji.