Gol A Gong Tegaskan Akun Instagram 'Duta Baca Indonesia' Tak Terkait Perpusnas

Pantauan erakini, akun sempat ditutup untuk sementara dan dibuka kembali dengan konten peserta baru. Bio akun tetap mencantumkan nama “Duta Baca Indonesia” tanpa menjelaskan kaitan dengan program resmi negara. Upaya konfirmasi kepada penyelenggara hingga kini belum mendapat respons.

Aspek Hukum

Praktisi hukum Setiawan Jodi Fakhar, yang dikenal sebagai Santri Lawyer, menilai bahwa penggunaan nama “Duta Baca Indonesia” oleh pihak swasta berpotensi melanggar ketentuan hukum. Ia merujuk pada Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur penetapan Duta Baca Indonesia oleh Kepala Perpusnas.

"Secara regulasi, penggunaan nama tersebut tanpa izin merupakan pelanggaran administratif dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyesatan publik,” kata Setiawan.

Ia menambahkan, kegiatan yang bersifat edukatif dan sosial seharusnya diselenggarakan oleh yayasan, bukan badan usaha seperti PT. Jika kegiatan dijalankan oleh entitas yang tidak sesuai peruntukannya, maka dapat dianggap melanggar hukum administrasi.

Lebih jauh, menurut Setiawan, jika penyelenggara menjalankan kegiatan tanpa otoritas sah, mereka dapat dikenai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum.

“Pihak yang dirugikan mencakup Perpusnas, Gol A Gong, serta masyarakat yang mungkin tertipu oleh kemasan ajang tersebut,” ucapnya.

Ancaman bagi Literasi

Santri Lawyer juga menilai bahwa kontes berbasis voting berbayar dengan iming-iming gelar literasi berisiko menurunkan nilai edukatif dan legitimasi gelar Duta Baca. Gelar yang diperoleh dari ajang yang tidak resmi, kata dia, tidak memiliki pengakuan kelembagaan maupun pengaruh di bidang literasi nasional.

“Gelar seperti itu tidak akan memberi kontribusi terhadap gerakan literasi dan bahkan dapat menciptakan kebingungan di tengah masyarakat,” ujarnya.