Menteri PPPA: Kematian Balita di Bekasi Jadi Alarm Keras Perlindungan Anak

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang anak balita di Kabupaten Bekasi. Anak merupakan kelompok yang paling rentan dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama kita bersama," ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian PPPA, dugaan kekerasan dipicu rasa cemburu pelaku yang merupakan ibu tiri korban terhadap nenek korban. Pelaku diduga menilai sang nenek lebih memberikan perhatian kepada korban dibandingkan anak hasil pernikahannya dengan ayah korban.

Arifah mengapresiasi langkah cepat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bekasi bersama Polres Metro Bekasi yang segera menangani kasus tersebut.

Menurut dia, aparat telah mengamankan pelaku dan memberikan penanganan medis intensif kepada korban sebelum akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Dia menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Pelaku, kata Arifah, dapat dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar.

Karena pelaku merupakan orang tua, yakni ibu tiri korban, ancaman pidana tersebut dapat ditambah sepertiga dari ketentuan yang berlaku.

"Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Bekasi agar proses hukum berjalan seadil-adilnya bagi korban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Arifah.

Lebih lanjut, Arifah mengatakan Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus telah berkoordinasi sejak 9 Juli 2026 untuk mengawal penanganan kasus tersebut.

Selain memantau proses hukum, kementerian juga berkoordinasi terkait pembiayaan perawatan korban selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Kementerian PPPA memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga proses hukum selesai serta memastikan hak-hak korban dan keluarganya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.