DPR RI Batalkan Revisi UU Pilkada, KPU Pastikan Berpedoman Putusan MK

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Dengan putusan MK tersebut, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mengusung sendiri pasangan calon. Syarat untuk mengusung pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar 6,5 hingga 10 persen.

Afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan MK.

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” tegasnya.

Afif menambahkan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di lingkungan kampus sebagaiman telah diubah oleh MK.

MK sebelumnya mengabulkan permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Sehingga, MK dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa kampanye pilkada boleh dilakukan di kampus, selama mendapatkan izin dari pihak perguruan tinggi dan tidak membawa atribut kampanye.