Link Pendaftaran PPPK 2024 Belum Bisa Dibuka Hari Ini, BKN Ungkap Penyebabnya

Menurut Suharmen, admin instansi hingga saat ini belum melakukan setting formasi PPPK 2024 di SSCASN masing-masing. Untuk itu, BKN telah menerbitkan surat edaran agar seluruh instansi segera melakukan setting formasi PPPK 2024.

BKN menargetkan seluruh instansi menyelesaikan setting formasi PPPK 2024 di sistem SSCASN paling lambat 29 September 2024. BKN memaklumi jika banyak instansi yang kewalahan, lantaran saat ini proses seleksi CPNS juga masih berjalan.

"Jujur saja, saya agak kasihan dengan teman-teman instansi, karena satu belum selesai (seleksi CPNS), tetapi sudah harus melakukan lagi yang lain. Namun, ini konsekuensi karena padatnya jadwal, banyaknya pendaftar CPNS 2024 dan sanggahan yang masuk,” kata Suharmen.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK untuk  dibuka pada tahun ini. Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT).  

Kementerian PANRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan PPPK Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK 2024, KepmenPANRB Nomor 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah 2024; serta KepmenPANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan 2024.

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Setiap instansi, terutama instansi daerah, harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan.

Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi JF Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di 1 formasi jabatan pada 1 instansi dalam 1 kali periode pendaftaran.

Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.