Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Satgas Judi Online, Menkopolhukam Jadi Ketua, Menko PMK Wakilnya

Selain Menko Polhukam dan Menko PMK, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie juga didapuk sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024, sebagaimana dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta, Sabtu (15/6/2024).

Dalam berkas salinan Keppres tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan pembentukan Satgas adalah karena kegiatan perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung tindakan kriminal. Selain itu, kegiatan perjudian daring juga dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.

Peran lintas kementerian/lembaga dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam mewujudkan percepatan pemberantasan perjudian online di Indonesia.

Satgas Pemberantasan Perjudian Online akan diperkuat 26 anggota Bidang Pencegahan yang diemban oleh pejabat berwenang lintas kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung, hingga TNI-Polri.

Presiden Jokowi juga mempercayakan posisi Ketua Harian Penegakan Hukum kepada Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang beranggotakan 12 pejabat deputi lintas kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas penegakan hukum, penyelidikan, rekomendasi kepada Ketua Satgas, hingga pemantauan situasi.

Adapun masa kerja Satgas, sesuai Pasal 13, mulai berlaku sejak ditetapkannya Keppres tersebut sampai dengan 31 Desember 2024. Terkait segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas, nantinya akan dibebankan kepada APBN kementerian/lembaga dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan di pasal 14.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan keseriusan pemerintah memberantas praktik judi online dengan cara menutup jutaan situs judi yang dianggap meresahkan masyarakat. “Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," kata dilansir dari Antara.