Terkait Penetapan Tersangka, Penasihat Hukum Gus Yaqut Nyatakan Hormati Proses Hukum yang Berjalan

"Kami telah menerima informasi terkait penetapan klien kami sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota haji Indonesia Tahun 2023–2024 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Atas hal tersebut, kami menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan," kata Mellisa dalam keterangan yang diterima Erakini, Jumat (9/1/2026).

Menurut Mellisa, sejak awal proses pemeriksaan, Gus Yaqut telah bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku. "Sikap ini merupakan bentuk komitmen klien kami terhadap penegakan hukum dan akan terus dijaga ke depannya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses hukum, setiap warga negara memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sebagai penasihat hukum, kami akan mendampingi klien kami secara profesional dan bertanggung jawab, serta menempuh seluruh langkah dan upaya hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melindungi hak-hak hukum klien kami," katanya.

Lebih lanjut, Mellisa mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat luas, untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung, serta memberikan ruang bagi KPK untuk menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa selain Eks Menag Yaqut, KPK juga menetapkan Staf Khusus Menag Yaqut, Ishfah Abdul Aziz (IAA) sebagai tersangka. 

"Terkait dengan perkara kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku Eks Menteri Agama, yang kedua saudara IAA selaku Staf Khusus Menteri Agama. Penetapan tersangka sejak Kamis (8/1/2026)," kata Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jumat (9/1/2026).