BMKG memberikan sejumlah imbauan di sektor pangan, pertanian hingga kesehatan, antisipasi dampak kekeringan akibat dampak El Nino. (Foto: Pixabay).
JAKARTA, (ERAKINI) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan berbagai sektor untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak El Niño yang diperkirakan semakin terasa pada paruh kedua tahun 2026. Ancaman kekeringan, gangguan produksi pangan, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, hingga persoalan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama yang harus diantisipasi sejak dini.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa sejumlah wilayah berpotensi mengalami dampak paling besar akibat berkurangnya curah hujan selama musim kemarau tahun ini. Daerah yang diperkirakan terdampak meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Menurut BMKG, selama periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diprediksi berada di bawah rata-rata klimatologis normal sehingga meningkatkan potensi kekeringan di berbagai daerah.
Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.
Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Indonesia, menurut dia, memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Kepala BMKG memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.
Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.
Pada sektor kesehatan, kata dia, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.
Lebih lanjut BMKG menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.
“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.
Di sektor energi, pihaknya mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.
Ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, jelas dia, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.
BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026. “Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” ujarnya.
BMKG berharap, melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.
