Kiai Cholil Ingatkan RUU Sisdiknas Jangan Meminggirkan Peran Pesantren

KH Cholil juga membedakan antara pesantren sejati dan lembaga pendidikan berbasis asrama (boarding school) yang kini marak berdiri. “Yang membedakan pesantren adalah adanya kiai atau pengasuh yang punya rekam jejak santri. Kalau tidak pernah nyantri, ya dia hanya manajer, bukan kiai,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kejelasan definisi pesantren dalam regulasi baru agar tidak disamakan begitu saja dengan boarding school modern yang hanya mengedepankan aspek manajerial dan bisnis.

Lebih lanjut, KH Cholil mengungkapkan bahwa saat ini pesantren bukan hanya milik kalangan Nahdlatul Ulama (NU), tetapi juga berkembang di berbagai organisasi lain seperti Muhammadiyah dan LDII. Karena itu, ia menilai penting adanya pengakuan terhadap keragaman model dan karakteristik pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti aspek pembiayaan pesantren yang seringkali masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. 

“Soal keuangan juga harus dibahas secara adil, karena pesantren memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan bangsa,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Kegiatan Seminar Nasional dan FGD PB IKA PMII tersebut mengangkat tema RUU Sisdiknas dan Tantangan untuk Pendidikan Pesantren. Forum ini menghadirkan narasumber dari DPR RI, Kemendikbud, Kementerian Agama, tokoh pesantren, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menyatakan pesantren harus dilibatkan secara aktif dalam proses legislasi sistem pendidikan nasional. 

Menurutnya, RUU Sisdiknas yang masuk Prolegnas 2025 tidak boleh hanya menyatukan regulasi, tetapi juga menghormati keberagaman lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Selama ini, sistem pendidikan Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang seperti UU Sisdiknas 2003, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, hingga UU Pesantren. 

“Banyaknya aturan ini kerap menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. RUU Sisdiknas hadir sebagai solusi tunggal untuk menyatukan semua regulasi tersebut,” tuturnya. 

Namun, PB IKA PMII mengingatkan upaya sentralisasi pendidikan yang terlalu teknokratik bisa menghilangkan nilai-nilai khas pesantren seperti tafaqquh fiddin dan penguatan akhlak santri.

PB IKA PMII menilai ada dampak besar jika RUU Sisdiknas tidak mengakomodasi sistem pendidikan Islam secara adil.  

"Dalam struktur yang terlalu tersentralisasi, pesantren bisa terpinggirkan oleh standar kurikulum nasional yang cenderung homogen," ucap dia.