Kemenhaj Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

"Cita-cita menunaikan ibadah haji dan umrah tertanam dalam diri setiap Muslim. Kita sebagai regulator, bersama para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), memiliki peran masing-masing dalam mengimplementasikan amanat undang-undang ini. Karena itu, pembangunan ekosistem haji dan umrah harus dilakukan melalui kolaborasi yang sinergis," ujar Prof. Jae'nal Effendi saat memberikan sambutan pada International Umrah Fair ke-16 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, transformasi layanan haji dan umrah ke depan harus berbasis pada penguatan teknologi informasi dan digitalisasi guna memberikan kemudahan pelayanan kepada jemaah. Selain itu, pengembangan sektor haji dan umrah juga perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Transformasi layanan harus berbasis pada pengembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat. Pada saat yang sama, kita juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang manfaatnya kembali kepada masyarakat Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan melalui kerja sama dan komitmen bersama untuk mendorong terbentuknya sirkulasi ekonomi yang sehat dalam sektor haji dan umrah," tegasnya.

Prof. Jae'nal menambahkan bahwa potensi ekonomi dari penyelenggaraan umrah sangat besar. Dengan jumlah jemaah umrah Indonesia yang mendekati dua juta orang setiap tahun, sektor ini dapat menjadi penggerak berbagai usaha dan industri nasional.

"Hampir dua juta jemaah umrah Indonesia berangkat setiap tahun. Jika potensi ini dioptimalkan untuk menghidupkan dan melibatkan pelaku usaha lokal, maka akan tercipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Jae'nal mengajak seluruh pelaku industri haji dan umrah untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, penyelenggaraan haji dan umrah diharapkan dapat berjalan dengan baik, nyaman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.