Mendagri Berhentikan Sementara Mirwan MS dari Bupati Aceh Selatan usai Umrah Saat Bencana

"Dua SK sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan. SK pertama mengenai pemberhentian sementara tiga bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh," ujar Tito, Selasa (9/12/2025).

Tito menyebut pemberhentian itu berkaitan karena Mirwan melakukan perjalan ke luar negeri tanpa izin. Padahal di Aceh Selatan sedang terjadi bencana.

"Yang bersangkutan keluar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember, tanpa ada ada surat izin dari Mendagri," kata Tito.

Mirwan MS sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf atas keputusannya berangkat umrah saat daerahnya dilanda banjir. Meski demikian, Mirwan enggan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati. 

Ia yakin masih bisa mengemban jabatan Bupati Aceh Selatan dan berjanji bekerja lebih baik lagi.

"Menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional, kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," tandasnya melalui unggahan di akun Instagram.

Diketahui, kepergian Mirwan berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana menjadi sorotan. Bahkan, Presiden Prabowo Subiantp meminta Mendagri mencopot Mirwan dari jabatannya.

Partai Gerindra selaku pengusung Mirwan sudah mengambil langkah tegas atas sikap kadernya itu. Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan partai sudah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga rekan separtinya di Partai Gerindar, juga mengusulkan agar Kemendagri segera memberhentikan sementara Mirwan.

Menurut dia, Mendagri bisa merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah untuk memproses pemberhentian sementara itu. 

Namun, terkait pencopotan permanen dari jabatan Bupati, hal itu perlu diserahkan ke DPRD Aceh Selatan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme yang ada.