Caleg Terpilih Pemilu 2024 Wajib Mundur jika Maju Pilkada Serentak

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa tidak ada celah bagi caleg DPR, DPD, dan DPRD terpilih untuk dilantik jika mereka sudah terdaftar maju pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini sekaligus merevisi pernyataannya sebelumnya yang menyebut caleg terpilih tidak harus mundur bila maju pilkada.

Menurut dia, jika sudah memutuskan maju menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah, maka caleg terpilih itu tidak bisa dilantik lagi sebagai anggota dewan.

Hasyim menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Pilkada diatur bahwa jika ada anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mendaftar sebagai calon, maka mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya.

"Pada dasarnya di UU Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota," ujar Hasyim.

Oleh karena itu, bagi calon terpilih harus bersedia mundur sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD meskipun belum dilantik.

"Jadi, jika belum dilantik, mereka masih berstatus calon terpilih. Jika kemudian mereka didaftarkan sebagai calon atau bakal calon kepala daerah oleh partai politik, maka mereka harus bersedia mengundurkan diri," jelasnya.

Adapun dokumen yang diperlukan untuk pengunduran diri termasuk surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang harus diserahkan paling lambat lima hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024.

Hasyim juga memberikan gambaran simulasi tentang proses ini. Dia menjelaskan bahwa pendaftaran calon dalam tahapan pilkada akan dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus 2024, dengan penelitian administrasi dan verifikasi dilakukan hingga paslon ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Sementara anggota DPR dan DPD yang terpilih akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

Ketika seseorang ditetapkan sebagai calon atau paslon peserta Pilkada 2024 oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, mereka harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih.

"Dengan demikian, jalurnya menjadi jelas apakah mereka akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau tetap menjadi anggota DPR atau DPD. Ini kurang lebih adalah simulasi yang diberikan," tandas Hasyim.