Honor Petugas PPK-PPS Pilkada Serentak 2024 Rp2,5 Juta, Berikut Tugas dan Wewenangnya

Rekrutmen PPK dan PPS Pilkada Serentak dimulai sejak 23-29 April 2024. Jumlah PPK-PPS yang akan direkrut sebanyak 36.385 orang untuk ditempatkan di 7.277 kecamatan.

PPK-PPS yang direkrut akan dilantik pada 16 Mei 2024 dan memiliki masa kerja selama delapan bulan atau dari 16 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.

Lantas berapa honor PPK-PPS Pilkada Serentak dan apa saja tugasnya? Anggota KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan besaran honorarium PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024 sama dengan Pemilu 2024.

Selain honor, PPK dan PPS juga akan mendapatkan santunan jika mengalami musibah. Sehingga diharapkan dapat memberikan ketenangan dalam bekerja.

Santunan akan diberikan kepada PPK dan PPS yang mengalami sakit, cacat, kecelakaan, maupun meninggal dunia saat bertugas. "Akan tetapi, kami tidak harapkan itu terjadi. Semua (PPK) bisa sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

Berikut besaran gaji dan honor PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024:

Honor PPK
- Ketua: Rp2.500.000
- Sekretaris: Rp1.850.000
- Anggota: Rp2.200.000
- Pelaksana: Rp1.300.000

Honor PPS
- Ketua: Rp1.500.000
- Sekretaris: Rp1.150.000
- Anggota: Rp1.300.000
- Pelaksana: Rp 1.050.000

Tugas dan Wewenang Petugas PPK dalam Pilkada Serentak 2024

Tugas dan wewenang petugas PPK dalam Pilkada Serentak 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018. Menurut Pasal 21 Peraturan KPU tersebut, tugas PPK, yakni:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK.

2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih.

5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 5.

8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara.

9. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPK:

1.Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya.

2. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPS:

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara.

2. Menerima masukan dari masyarakat mengenai daftar Pemilih sementara.

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara.

4. Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

5. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau dengan nama lain yang ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari semua TPS di wilayah kerjanya.

7. Menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada PPK.

8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.

9. Melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan tugas serta wewenang PPS kepada masyarakat.

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

1. Menyusun daftar Pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

2. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

4. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS.

5. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

6. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara; jdih.kpu.go.id.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

8. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Wewenang PPS:

1. Membentuk KPPS
2. Mengangkat Pantarlih
3. Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap
4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.