Demo Buruh Tuntut Kenaikan UMP dan UMR Rp200.000
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) pada 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Tuntutan ini disampaikan buruh saat menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).
“Kami menolak upah murah dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum pada tahun 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” ujar Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di lokasi unjuk rasa.
Menurutnya, angka kenaikan 8,5 persen berasal dari perhitungan resmi yang juga sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168. Putusan tersebut mengatur bahwa kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Kata dia, Litbang Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, inflasi periode Oktober 2024–September 2025 mencapai 3,26 persen. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi dalam periode yang sama sebesar 5,1–5,2 persen.
“Maka dapatlah 5,2 persen tambah 3,26 persen sama dengan 8,46 persen, yang dibulatkan 8,5 persen,” jelas Iqbal.
Ia juga mengkritik langkah DPR yang justru menaikkan tunjangan di tengah kondisi sulit. Menurutnya, kenaikan upah buruh rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu, jauh dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp50 juta.
“Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk minta kenaikan 8,5 persen. Kalau kenaikan itu diuangkan, rata-rata hanya Rp200 ribu,” ucapnya.
Enam Tuntutan Buruh
Dalam aksi ini, Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.
2. Menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta membentuk Satgas PHK.
3. Melakukan reformasi pajak perburuhan.
4. Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
5. Mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
6. Mendesain ulang sistem Pemilu 2029 agar melahirkan pemimpin bersih.
Iqbal menegaskan, bila aspirasi ini diabaikan, pihaknya siap menggerakkan mogok nasional dengan melibatkan 3- 5 juta buruh di seluruh Indonesia.
“Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal. Jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi, bahkan bisa mogok nasional,” tegasnya.
“Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal. Jika diabaikan, kami akan menggelar aksi lagi, bahkan bisa mogok nasional dengan melibatkan tiga juta hingga lima juta buruh,” katanya.
Iqbal mengklaim aksi di Jakarta hari ini diikuti sekitar 5.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek dan Karawang. “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” ujarnya.
Aksi serupa juga digelar serentak di berbagai daerah, seperti Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Serang (Banten), Makassar (Sulawesi Selatan), Medan (Sumatera Utara), Aceh, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali, hingga sejumlah wilayah lain di Indonesia.


















