Kongres Keluarga Maslahat NU Rumuskan Strategi Kebijakan PBNU untuk Rumah Tangga
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama pada Jumat-Sabtu, 31 Januari 2025 hingga 1 Februari 2025. Kegiatan ini akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.
Kegiatan ini digelar sebagai respons PBNU merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Pasalnya, ada beragam masalah yang terjadi di lingkungan kekuarga, mulai kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
"NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia," kata Alissa Wahid, Ketua PBNU, pada Konferensi Pers Kongres Keluarga Maslahat NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Perumusan itu dilakukan dengan menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Pratikno sebagai pembicara kunci.
Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga itu. "Persoalannya, ada kebijakan, tapi deliverynya masalah," kata Alissa.
Sebab, lanjutnya, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau sangat tinggi sampai tingkat desa. "Membantu pemerintah agendanya bagaimana NU bisa bermitra dengan lembaga lainnya," katanya.

















