Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono. Foto: Dok Humas MK
JAKARTA, (ERAKINI) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2024 pada Senin (22/4) depan. Hasil putusan dua pemohon akan digabung dalam persidangan yang sama.
"Digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama," ujar Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono, Jumat (19/4/2024).
Meski digabung di satu ruang sidang yang sama, pembacaan putusan tetap dilakukan satu per satu sesuai dengan nomor perkara. Dengan demikian akan ada dua putusan yang dibacakan.
Diketahui, terdapat dua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024, yakni gugatan yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, serta gugatan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Fajar menyebutkan, majelis hakim MK telah memanggil para pemohon, termohon, maupun pihak terkait PHPU Pilpres 2024 untuk hadir dalam sidang putusan, yakni tim Anies-Muhaimin, tim Ganjar-Mahfud, tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, KPU, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pemanggilan yang dilakukan melalui surat sebanyak delapan buah tersebut, kata dia, berlaku untuk para paslon yang ingin hadir. Dari setiap pihak diberikan kuota sebanyak 14 orang untuk menghadiri sidang putusan.
"Sudah kami lakukan pemanggilan sebelum Shalat Jumat tadi. Nanti dalam waktu 1-2 hari kami konfirmasi siapa yang mau hadir agar disesuaikan kuota kursi di ruang sidang, seperti sidang-sidang sebelumnya," ucanya.
Bagi ara pendukung maupun pihak yang mengajukan sahabat pengadilan alias amicus curiae, dia mengimbau untuk menyaksikan sidang putusan melalui platform daring.
"Sidang MK ini terbuka, tetapi tidak harus datang ke ruang sidang. Kita bisa saksikan dimana pun, live streaming, YouTube, dan sebagainya," tutup Fajar.
Sidang pemeriksaan PHPU Pilpres 2024 telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Selanjutnya parapihak dalam perkara mengajukan kesimpulan sidang ke MK pada 16 April 2024.
Sejak 16 hingga 21 April 2024, hakim konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) guna memutus perkara tersebut.
“Dalil pemohon, fakta persidangan yang kemarin muncul, itu dibahas itu sampai tanggal 21 (April), termasuk penyusunan sampai drafting putusan,” kata Fajar.
PHPU Pilpres 2024 ditangani oleh delapan hakim konstitusi. MK memastikan tidak akan terjadi kebuntuan atau deadlock dalam pengambilan keputusan.
Dalam hal terjadi suara imbang di antara 8 hakim konstitusi atau empat berbanding empat, maka keputusan diambil berdasarkan posisi ketua sidang pleno, yakni Ketua MK Suhartoyo.