Kabaharkam Polri Komjen Pol Karyoto mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Foto: Dok Polri
Karyoto menilai keberadaan Kogasgabpad sangat strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando terpadu yang cepat, terukur, dan efektif.
Karyoto menegaskan bahwa sejak awal bencana, seluruh unsur telah bekerja maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, hingga TNI dan Polri. Namun, luasnya wilayah terdampak dan eskalasi dampak bencana dinilai membutuhkan mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi.
“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara harus memastikan seluruh sumber daya bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Karyoto, Selasa (16/12/2025).
Menurut Karyoto, pengaktifan Kogasgabpad bukan hal baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme ini pernah diterapkan saat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Model serupa juga digunakan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah.
“Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akses yang tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.
Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Skema ini bertujuan menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi.
Dalam skema tersebut, TNI berperan dalam mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri berfokus pada pemulihan situasi, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas sosial.
“Yang utama adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tegasnya.
Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini, kata dia, akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karyoto berharap, dengan pendekatan komando terpadu, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif serta mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.