Gus Yaqut Tegaskan Skema 50:50 Kuota Haji Tambahan demi Keselamatan Jemaah

Terkait ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan, Yaqut menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk keputusan KPK untuk tidak hadir. Menurut dia, pengajuan praperadilan merupakan haknya sebagai warga negara setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak. Tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Yaqut, Mellissa Anggraini, berharap proses persidangan dapat berjalan secara baik dan transparan.

“Kami tetap menghargai bahwa mereka memang memiliki hak untuk tidak hadir hari ini. Tapi tentu kami juga akan memastikan proses ke depan ini berjalan dengan baik, dengan transparan,” kata Mellissa.

Ia juga mendorong hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut agar melihat perkara secara jernih dan prosedural.

“Kami punya harapan yang sangat besar kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk bisa melihat perkara ini secara jernih, prosedural, karena betapa besarnya dampak perkara ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mellissa menyinggung ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa.

“Di dalam KUHAP yang baru ini sudah masuk ke dalam upaya paksa penetapan tersangka. Jadi betapa besar efeknya penetapan tersangka ini jika penegak hukum tidak memegang teguh prosedur yang diatur oleh undang-undang ini akan menjadi persoalan,” katanya.